Jakarta, VIVA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.
Menurutnya, koordinasi tersebut perlu difokuskan pada dua aspek utama, yakni kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.
"Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan," ujar Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Bima menjelaskan, kepastian status dan batas wilayah menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan.
Karena itu, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah.
Langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dapat memicu konflik di daerah.
Selain kepastian batas wilayah, Bima juga menyoroti pentingnya kesesuaian pemanfaatan kawasan hutan dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) dengan RTRW serta kebijakan pembangunan daerah.
Dalam hal ini, penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan peruntukan kawasan dan kondisi faktual di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut, Bima menegaskan pentingnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten/kota.
Gubernur diharapkan dapat menjadi simpul koordinasi sekaligus memfasilitasi penanganan konflik yang berkaitan dengan batas wilayah maupun ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.
"Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan sinkronisasi data spasial antara pemerintah pusat dan daerah.
