JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat sejumlah hak pekerja dibandingkan regulasi sebelumnya. Namun, aturan baru tersebut lebih banyak menguntungkan pekerja formal. Bagaimana nasib pekerja informal?
Dosen Politik Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Irwansyah berpendapat, secara umum isi UU No. 27/2026 yang menunjukkan titik temu hubungan industrial Indonesia, merupakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaiki.
Sebagai contoh, durasi pekerja kontrak paling lama ditetapkan dua tahun dan hanya boleh diperpanjang dua kali yang masing-masing paling lama satu tahun. Contoh lainnya, alih daya hanya boleh untuk pekerja kebersihan, penyediaan makanan, satuan pengamanan, dan angkutan.
Sektor tambang dan migas mendapat tambahan jasa penunjang di bidangnya. Namun, wajib melalui anak perusahaan.
Sektor tambang dan migas mendapat tambahan jasa penunjang di bidangnya, itu pun wajib lewat anak perusahaan.
“Apakah sudah win-win solution antara kepentingan pekerja dan pengusaha, hal itu baru bisa diketahui setelah sekitar satu tahun ketika peraturan-peraturan turunan yang lengkap ditetapkan,” ujar dia.
Isi UU No. 27/2026 menunjukkan rezim saat ini ingin menampilkan citra yang berbeda dengan rezim pemerintahan sebelumnya yang lebih berambisi ingin menerapkan pendalaman fleksibilitas kerja ala neoliberal. UU No. 27/2026 seperti UU No. 13/2003 secara de jure lebih malu-malu soal fleksibilitas kerja.
Dia menerangkan, sejumlah ketentuan di UU No. 27/2026 mirip dengan UU No. 13/2003. Topik potensial menguntungkan buruh dalam UU baru ini adalah digunakannya istilah pemberi kerja bukan melulu pengusaha dalam relasi hubungan kerja. Jadi, jenis-jenis pekerjaan bukan manufaktur bisa lebih terlindungi, seperti pekerja di industri pendidikan, kesehatan, dan sektor kreatif.
UU No. 13/2003 dan sebelumnya UU No. 25/97 yang batal berlaku karena penolakan gerakan buruh dulu dikecam. Keduanya dianggap memperkenalkan neoliberalisme pertama kali dalam UU tentang Perburuhan. UU No. 13/2003 membuat beberapa pembatasan fleksibilitas kerja supaya tidak dianggap vulgar dan neoliberal.
Menurut Irwansyah, masalah UU No. 13/2003 di mata gerakan serikat buruh yaitu pengawasan yang de facto sangat lemah. Dalam UU No. 27/2026, pengawasan ditarik ke tingkat pusat. Maka, masyarakat harus menunggu rincian pelaksanaannya untuk menilai apakah UU ini akan menghasilkan persepsi win win solution.
Publik bisa belajar dari UU No. 13/2003. Apabila banyak protes dari buruh di akar rumput yang tidak puas, maka persepsi win-win solution bisa berubah. Itu sebabnya, kewenangan pengawasan ditarik ke pusat agar tidak terdampak dinamika di tingkat lokal yang selama ini membuat pengawasan lemah.
“Risiko yang mesti diantisipasi apakah menarik pengawasan ke pusat memberi ruang masuk kembalinya aparat kekerasan pemerintah pusat dalam konflik hubungan industrial,” kata Irwansyah.
Sementara itu, Dosen Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati berpendapat, ketentuan yang paling berdampak jangka pendek adalah terkait upah minimum. Pada Pasal 139 UU No. 27/2026 mengamanatkan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).
Ketentuan seperti itu selaras dengan spirit putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Cipta Kerja. Ketentuan yang sama bisa digunakan oleh daerah-daerah yang upah minimumnya jauh dari KHL, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, mekanisme operasionalnya belum jelas. Padahal, kepastian upah minimum tahun 2027 sudah ditunggu pasar kerja.
”Menurut saya, memang di dokumen UU. No 27/2026 lebih ’menang’ pihak pekerja. Ada cukup banyak poin yang menguntungkan mereka. Namun, lagi-lagi lebih banyak hanya untuk pekerja formal,” ucap dia.
Ketentuan menyangkut pekerja informal sebenarnya diatur dalam UU itu, namun hanya di Pasal 58-61. Isinya mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan upah atau imbalan yang adil dan layak kepada pekerja sektor informal. Penentuannya harus mempertimbangkan waktu kerja, risiko pekerjaan, serta biaya operasional yang ditanggung pekerja.
Selain itu, pekerja informal tergolong rentan dalam memperoleh bantuan iuran jaminan sosial dari pemerintah pusat dan/atau daerah. Jaminan sosial tersebut paling sedikit mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2026, porsi pekerja informal meningkat dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen. Jumlah ini setara 90 juta orang dari total angkatan kerja.
Sedangkan pekerja formal pada Agustus 2026 hanya 42,07 persen, turun tipis dibandingkan Agustus 2025 yang mencapai 42,20 persen. Secara jumlah, pekerja formal sebenarnya mengalami peningkatan 410.000 orang, dari 61,84 juta menjadi 62,25 juta orang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Senin, mengatakan, pemahaman terhadap UU No. 27/2026 perlu diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui UU ini, pemerintah ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, ada pula perlindungan pada pekerja saat dalam hubungan kerja hingga purna kerja.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Selain itu peraturan pelaksanaan dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
Yassierli menjelaskan, UU No. 27/2026 terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
UU ini juga mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
