JAKARTA, KOMPAS – Sehari menjelang pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 DPR pada Selasa (10/11/2026), sejumlah anggota DPR gencar bersuara agar parlemen menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka. DPR sejauh ini belum mengambil langkah atau sikap kelembagaan apa pun lantaran pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas hal tersebut.
Diketahui, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Jumat (30/10/2026). Surat keterangan itulah yang digunakan koalisi partai pengusung saat mendaftarkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Putusan MA itu dikeluarkan sekitar tiga pekan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang juga terkait dengan polemik ijazah Gibran. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA di Indonesia.
DPR tidak boleh tinggal diam, harus merespons putusan MK dan MA yang sekarang mengarah kepada DPR. Apapun sikapnya nanti, DPR tidak boleh tidak bersikap.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, mengatakan, putusan MK dan MA bersifat yuridis dan konstitusional. Oleh karena itu, parlemen memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menindaklanjutinya ke ranah keputusan politik.
"DPR tidak boleh tinggal diam, harus merespons putusan MK dan MA yang sekarang mengarah kepada DPR. Apapun sikapnya nanti, DPR tidak boleh tidak bersikap," kata Doli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pada Selasa (10/11/2026) telah dijadwalkan rapat paripurna DPR setelah berakhirnya masa reses yang berlangsung selama satu bulan sejak 9 Oktober 2026.
Doli mengaku sudah berkomunikasi secara informal dengan anggota DPR lintas fraksi. "Mungkin hari-hari inilah, ya, 1-2 hari ini, kita akan lanjutkan komunikasi yang selama ini kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ada kesimpulan dalam pertemuan itu nanti," ucap Doli.
Alih-alih hak angket, ia mendorong DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat. Doli memandang hak interpelasi dan hak angket sudah tidak lagi relevan karena substansi perkaranya sudah memiliki ketetapan hukum dari lembaga peradilan.
“Hak interpelasi itu bertanya, apa lagi yang mau kita tanya? Hak angket itu menyelidiki, apa lagi yang mau diselidiki jika fakta hukum dari putusan peradilan sudah ada? Karena itu, instrumen yang relevan digunakan oleh DPR adalah hak menyatakan pendapat," ujar Doli.
Oleh karena itu, penggunaan hak menyatakan pendapat dinilai menjadi instrumen yang paling tepat bagi anggota DPR untuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran.
Apalagi, hak konstitusional tersebut juga melekat langsung pada setiap individu anggota DPR, bukan pada struktur fraksi. Adapun berdasarkan aturan perundang-undangan, hak menyatakan pendapat dapat diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
“Secara pribadi, karena ini hak anggota, saya setuju untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat ini,” tegas Doli.
Terkait desakan publik yang mengarah pada wacana pemakzulan atau pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Doli mengingatkan bahwa seluruh mekanismenya telah diatur secara rinci dan rigid di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 8 UUD 1945 telah diatur empat sebab terjadinya pergantian presiden atau wakil presiden, yakni mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi memenuhi syarat.
“Kalau sekarang hasil putusan MK dan MA itu, kan, menyatakan bahwa wakil presiden kita ini tidak lagi memenuhi syarat. Itu putusan MK dan MA. Nah Kita menyimpulkannya begitu, ya, kan? Oleh karena itu tentu kalau nanti tergantung hasil kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR, yang mungkin dilalui oleh pernyataan-pernyataan hak yang disampaikan oleh para anggota-anggota DPR. Kalau kemudian prosesnya berjalan, dianggap ini menjadi kesimpulan institusi, menjadi hak menyatakan pendapat DPR, ya, prosesnya sudah masuk ke Pasal 7A, 7B, 7C. Proses pemberhentian presiden dan wakil dan/atau wakil presiden, itu dalam Pasal 7A, B, dan C itu,” ujar Doli.
Sementara itu, Wapres Gibran dalam beberapa kesempatan menyatakan memiliki bukti kelulusan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Pasalnya, bukti kelulusan itu yang membuatnya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
”Ya, kalau saya enggak lulus SMA, kan, enggak mungkin bisa kuliah. Saya, kan, kuliah sampai S-1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera juga mengungkapkan hal serupa. Bahkan, selama masa reses, kantor DPP PKS disebut telah didatangi berbagai elemen masyarakat dari sejumlah daerah untuk menuntut parlemen bertindak tegas terhadap tidak terpenuhinya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Menurut Mardani, Sekretaris Jenderal PKS telah menginstruksikan fraksinya untuk segera mengambil langkah terhadap putusan MK dan putusan MA yang bersifat yuridis dan konstitusional tersebut. Komunikasi antarpartai dan lintas fraksi terus dibangun untuk menyamakan persepsi sebelum masa sidang DPR dimulai.
“Kami sudah berkomunikasi cukup intens dengan beberapa partai. Pertemuan lintas partai terus berjalan untuk membahas perkembangan ini. Mudah-mudahan segera ada sikap resmi yang bisa disampaikan,” kata Mardani.
Mardani menjelaskan, ketentuan Pasal 7A UUD 1945 secara eksplisit telah memuat klausul mengenai syarat keterpenuhan jabatan presiden dan wakil presiden. Hal itu menjadi landasan yuridis bagi parlemen untuk mengambil langkah pengawasan.
“Keputusan MK dan keputusan MA itu dasar yang sangat kuat untuk menggulirkan proses politis. Kalau PKS melihat, kita hidup berbangsa dan bernegara harus memakai aturan dan prinsip. Karena itu, PKS memandang hal ini wajib dilanjutkan,” tutur Mardani.
Mengenai mekanisme pengawasan yang akan digunakan, Mardani mengungkapkan bahwa opsinya cukup terbuka salah satunya untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.
“Karena kami juga menerima demikian banyak elemen masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi dan memberikan harapan, hak menyatakan pendapat, pun, bukan sesuatu yang tabu. Itu bisa menjadi salah satu opsi,” tutur Mardani.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman, mengatakan, Fraksi Gerindra sampai saat ini masih bersikap menunggu (wait and see) sembari menjadwalkan rapat fraksi dalam waktu dekat. Langkah resmi fraksi tentu akan tegak lurus dengan arahan pimpinan partai. Sikap itu kini masih menunggu arahan dan nantinya akan segera diumumkan ke publik.
“Ya, soal pemakzulan silakan saja, ya. Teman-teman, kan, memiliki hak untuk mengusulkan, ya. Kalau kami masih menunggu karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11,” kata Habiburokhman.
Meskipun belum bersikap secara terlembaga dan formal, Habiburokhman tidak menampik bahwa perbincangan antarfraksi di parlemen terkait isu pemakzulan berlangsung intensif dan serius. Segala kemungkinan dalam politik masih sangat terbuka dan seluruh mekanisme teknis penggunaan hak kedewanan telah diatur secara rinci di dalam konstitusi.
“Kalau perbincangan sudah banyak. Eh kita barusan apa, nunggu sidang dari pagi sampai, ya, serius, sangat serius kawan-kawan, begitu loh. Cuma, kan, saya belum bisa ngomong sikap Partai Gerindra. Kalau serius, sangat serius. Kita dari meja ke meja tiap hari ketemu teman-teman yang dibahas itu, gitu, kan,” ungkap Habiburokhman.
Sementara itu, pimpinan DPR mengakui banyak organisasi masyarakat maupun anggota DPR ingin menyampaikan aspirasi. “Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ujar Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Menurut Dasco, hingga saat ini DPR belum mengambil langkah atau sikap kelembagaan apa pun. Hal ini lantaran pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas hal tersebut.
”Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” ujar Dasco.
DPR akan menunggu setelah masa sidang besok. ”Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” tutur Dasco.
Ketua Harian Partai Gerindra itu membenarkan adanya komunikasi lintas fraksi mengenai usulan hak angket maupun wacana pemakzulan. Namun, ia menilai komunikasi itu masih berada pada penjajakan diskusi nonformal saja.
"Besok itu baru pembukaan masa sidang. Proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang sudah resmi bergulir. Ada beberapa mekanisme menurut peraturan tata tertib yang memang harus dijalankan sesuai aturan yang ada,” ucap Dasco.
