HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar menggelar Forum Reintegrasi Sosial (Foris) bertajuk Seminar dan Lokakarya Nasional (Semiloka) dengan tema “Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional: Sinergi Multipihak Menuju Reintegrasi Sosial yang Berkeadilan”, di Ballroom D Lantai II Menara Pinisi, Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin, 9 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) UNM ini menjadi ruang pertemuan lintas sektor untuk membangun pemahaman bersama sekaligus memperkuat kesiapan berbagai pemangku kepentingan dalam menyongsong pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional. Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan pengukuhan Zona Griya Abhipraya Sombere di lingkungan FIS-H UNM sebagai Zona Produksi Pengetahuan.
Semiloka tersebut menghadirkan unsur aparat penegak hukum, pemerintah daerah, kalangan akademisi, mahasiswa, organisasi bantuan hukum, unsur kewilayahan, serta masyarakat. Sebanyak 48 peserta dari 30 instansi dan kelompok undangan turut mengikuti kegiatan ini.
Dari unsur pemerintah dan pemasyarakatan, hadir perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, serta Lapas Kelas I dan Rutan Kelas I Makassar.
Unsur aparat penegak hukum diwakili oleh Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, Kepolisian Sektor Panakkukang, Rappocini, dan Tallo, Kejaksaan Negeri Makassar, Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar, serta Pengadilan Negeri Makassar. Turut hadir perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Pusat Bantuan Hukum Peradi Makassar, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Sulawesi Selatan, dan PGPI Kota Magotama.
Keterlibatan unsur kewilayahan terlihat melalui kehadiran perwakilan Kecamatan Panakkukang, Rappocini, dan Tallo, Koramil 1408-10/Panakkukang-Manggala, Koramil 1408-13/Rappocini, serta Koramil 1408-02/Tallo. Selain itu, perwakilan Kelayan Binter dari Kelurahan Banta-Bantaeng, Buakana, Pannampu, dan Karampuang turut hadir sebagai bagian dari unsur masyarakat yang memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan pelaksanaan reintegrasi sosial.
Mengawali kegiatan, Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr. Surianto, menyampaikan laporan pengantar mengenai latar belakang dan tujuan penyelenggaraan Forum Reintegrasi Sosial bertajuk Semiloka Nasional. Ia menjelaskan bahwa forum ini diinisiasi sebagai ruang pertemuan lintas sektor untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pidana kerja sosial.
Menurut Surianto, penerapan pidana kerja sosial tidak dapat hanya bertumpu pada satu institusi. Diperlukan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak, mulai dari proses penegakan hukum, penyediaan ruang pelaksanaan kerja sosial, hingga penerimaan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, Foris diharapkan menjadi wadah untuk mempertemukan perspektif, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, serta membuka ruang kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Kegiatan kemudian dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, Hernowo menekankan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional membawa perubahan penting dalam paradigma pemidanaan di Indonesia. Pidana kerja sosial menjadi salah satu wujud pergeseran menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, korektif, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.
Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut menuntut peningkatan kapasitas petugas, profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, serta kolaborasi lintas sektor. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bapas, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.
Hernowo juga menyoroti pentingnya peran Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan dalam memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban menjalani hukuman. Pembimbingan dan pengawasan perlu disertai asesmen, penyusunan program, serta pendampingan agar pelaksanaannya memberikan manfaat bagi klien maupun masyarakat.
Sejalan dengan arah kolaborasi tersebut, Wakil Dekan I FIS-H UNM, Dr. Ahmadin, S.Pd., M.Pd., yang hadir mewakili Dekan FIS-H UNM, menyampaikan keynote speech bertema “Kolaborasi Multipihak dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial”. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran nyata dalam mendukung perubahan sistem hukum, tidak hanya melalui pengembangan teori dan kajian akademik, tetapi juga melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kolaborasi antara Bapas Makassar dan FIS-H UNM, menurut perspektif tersebut, membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk mengimplementasikan Tri Dharma secara langsung dalam praktik pemasyarakatan. Keterlibatan dosen, mahasiswa, dan civitas akademika dapat dikembangkan melalui penelitian terapan, pendampingan masyarakat, pengembangan instrumen asesmen, serta model pembimbingan berbasis komunitas yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.
Pengukuhan Zona Griya Abhipraya Sombere sebagai Zona Produksi Pengetahuan
Komitmen kolaborasi antara Bapas Makassar dan FIS-H UNM juga diwujudkan melalui pengukuhan Zona Griya Abhipraya Sombere di lingkungan FIS-H UNM sebagai Zona Produksi Pengetahuan. Pengukuhan ditandai dengan penandatanganan dokumen oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Selatan, Hernowo Sugiastanto, disaksikan Kepala Bapas Kelas I Makassar, Dr. Surianto, dan Ketua Griya Abhipraya Sombere, Andi Moh. Hamka. Dokumen pengukuhan selanjutnya diserahkan oleh Kakanwil kepada Wakil Dekan I FIS-H UNM, Dr. Ahmadin, S.Pd., M.Pd., yang mewakili Dekan FIS-H UNM.
Pengukuhan ini tidak sekadar menandai kehadiran zona Griya Abhipraya di lingkungan perguruan tinggi. Lebih dari itu, zona tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan pengalaman praktis penyelenggaraan pemasyarakatan dengan pengetahuan akademik. Melalui keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan Sukarela, dosen, mahasiswa, dan unsur masyarakat, zona ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan gagasan, penelitian, serta inovasi pembimbingan dan reintegrasi sosial.
Dalam arahannya, Hernowo menempatkan Zona Griya Abhipraya Sombere sebagai ruang produksi pengetahuan yang dapat menghubungkan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemasyarakatan dengan pengembangan kajian akademik. Kolaborasi tersebut diharapkan melahirkan berbagai keluaran yang aplikatif, seperti modul pembimbingan berbasis kebutuhan, pedoman teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, publikasi ilmiah, hingga penelitian yang dapat menjadi bahan pengembangan kebijakan.
Sementara itu, Dr. Ahmadin menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kampus tidak hanya menjadi tempat pengembangan teori, tetapi juga dapat mengambil bagian dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan persoalan reintegrasi sosial.
Keterlibatan mahasiswa, misalnya, dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran dan praktik lapangan. Sementara itu, dosen dan peneliti dapat berkontribusi melalui riset terapan, evaluasi kebijakan, serta pengembangan model pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien dan masyarakat. Dengan demikian, kehadiran zona ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran sekaligus pengabdian yang memiliki manfaat nyata.
Kepala Bapas Makassar, Dr. Surianto, memandang pengukuhan zona tersebut sebagai langkah untuk mempertemukan dua sumber pengetahuan yang selama ini memiliki ruang masing-masing, yakni pengalaman praktis para Pembimbing Kemasyarakatan dan pengembangan pemikiran di lingkungan akademik. Pertemuan keduanya diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerja kolaboratif yang menghasilkan gagasan dan solusi praktis bagi penyelenggaraan pembimbingan serta reintegrasi sosial.
Pembahasan Implementasi Pidana Kerja Sosial oleh Aparat Penegak Hukum
Memasuki sesi utama, semiloka menghadirkan tiga narasumber dari institusi penegak hukum. Dr. Agus Khaerul selaku Kabagbinopsnal Polda Sulawesi Selatan memaparkan materi mengenai “Peran Kepolisian dalam Mendukung Proses Hukum Pidana Kerja Sosial”. Selanjutnya, Teguh Suhendro, S.H., M.Hum., selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, membahas “Peran Jaksa sebagai Eksekutor Putusan Pidana Kerja Sosial”.
Sementara itu, Syafruddin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menguraikan perspektif peradilan melalui materi “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Kerja Sosial”. Ketiga materi tersebut memberikan gambaran mengenai keterkaitan peran aparat penegak hukum, mulai dari proses hukum hingga pelaksanaan putusan pidana kerja sosial.
Diskusi kemudian diperkaya oleh tiga penanggap, yakni Dr. Ririn Nurfaathirany Heri, S.H., M.H., dosen Ilmu Hukum FIS-H UNM, yang membahas mekanisme koordinasi penegak hukum; Muh. Ilham Taufiq Saleh, S.H., M.H., Ketua DPW IPKEMINDO Sulawesi Selatan, yang menyoroti pelaksanaan program pembimbingan pidana kerja sosial; serta Drs. Saifuddin, M.Si., dosen Ilmu Sosial FIS-H UNM, yang mengangkat kontribusi akademik dan sosial perguruan tinggi. Jalannya diskusi dipandu oleh Moch. Fauzan Zarkasi, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Makassar.
Melalui sesi tanggapan dan diskusi bersama peserta, forum ini menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai peluang, tantangan, dan kebutuhan koordinasi dalam penerapan pidana kerja sosial. Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga menyentuh kesiapan sumber daya manusia, mekanisme operasional, ketersediaan lokasi kerja sosial, serta penerimaan masyarakat terhadap klien yang menjalani pidana tersebut.
Semiloka dan pengukuhan Zona Griya Abhipraya Sombere di FIS-H UNM menjadi dua bagian yang saling menguatkan dalam membangun ekosistem reintegrasi sosial. Semiloka membuka ruang dialog dan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan, sedangkan pengukuhan zona memberikan ruang kolaborasi yang lebih berkelanjutan bagi pengembangan pengetahuan, penelitian, dan praktik pembimbingan.
Melalui Forum Reintegrasi Sosial ini, Bapas Makassar mendorong agar implementasi pidana kerja sosial dipersiapkan sebagai kerja bersama. Keterlibatan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, mahasiswa, organisasi masyarakat, unsur kewilayahan, dan masyarakat menjadi modal penting untuk membangun sistem pelaksanaan yang profesional, terukur, serta mampu mewujudkan reintegrasi sosial yang berkeadilan. (adi)
