BOGOR, DISWAY.ID –Pemerintah berencana mengangkat seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai Januari 2027.
Hal ini menjadi kabar baik untuk 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bogor.
Kendati begitu, perubahan status tersebut bisa berpotensi menambah beban anggaran daerah hingga Rp600 miliar untuk kebutuhan penggajian.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan para PPPK merupakan aparatur yang telah berjasa dalam pembangunan Kabupaten Bogor sehingga pemerintah daerah harus menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, tentu kami tindak lanjuti, mereka adalah orang-orang yang sudah berjasa membangun Kabupaten Bogor," kata Rudy kepada wartawan, Senin 9 November 2026.
BACA JUGA:Rumput JIS Kembali Dikeluhkan Rizky Ridho, Pramono Tagih Janji Jakpro: Katanya Seminggu Beres
Ia memastikan kemampuan fiskal Kabupaten Bogor masih mencukupi untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik PPPK Paruh Waktu maupun PPPK Penuh Waktu.
"Kemampuan fiskal kita cukup untuk membiayai seluruh aparatur sipil negara, baik paruh waktu maupun penuh waktu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penggajian 9.687 PPPK tersebut mencapai sekitar Rp600 miliar.
"Kebutuhan kita secara total memang Rp600 miliar, mudah-mudahan itu benar dibiayai pusat, tetapi kita tetap menganggarkan juga di APBD,"pungkasnya. (*)
