JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta aturan penyadapan diperkuat, terutama soal siapa yang berwenang menyadap. Ia menegaskan praktik penyadapan yang tidak berdasar hukum harus dihentikan.
Pernyataan itu merespon dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan beberapa perwira tinggi di kepolisian.
BACA JUGA:Rumput JIS Kembali Dikeluhkan Rizky Ridho, Pramono Tagih Janji Jakpro: Katanya Seminggu Beres
"Itu harus ada aturannya, kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada. Makanya saya minta nanti sadap-menyadap ini hukumnya lebih kuat," ujar Megawati dalam pidatonya pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Aula Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Megawati juga mengkritik pihak yang melakukan penyadapan. Menurutnya, praktik itu mengabaikan nilai kemanusiaan yang menjadi bagian dari Pancasila.
"Untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan kaya apa ya keluarganya. Sudah nggak ada dari Pancasila kita yang namanya peri kemanusiaan itu. Masa kalian nggak seneng kita punya namanya Pancasila yang peri kemanusiaan," tegasnya.
BACA JUGA:Oalah! Di Tengah Isu Penyadapan, Ternyata Megawati Tak Pakai dan Tak Punya HP
Berdasakan hal itu lah, alasanya memilih tidak menggunakan ponsel. Menurut Megawati, alat sadap dipakai ilegal meski tidak diperbolehkan, dan itu terjadi pada dirinya.
"Makanya saya bilang, saya nggak mau punya HP karena disadap. Buktinya iya, alat sadap digunakan, padahal tidak boleh," ungkapnya.
Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Republik Indonesia.
Salah satu tersangka yakni mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo (LSP).
BACA JUGA:Cegah Banjir Rendam Istana, Pramono Kebut Pengerukan Kali Ciliwung Sepanjang 648 Meter
Selain Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim juga menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan terkahir Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya masih status saksi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan dalam penetapan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo (LSP) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal menggunakan KUHAP baru.
