PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan alasan adanya perbedaan besaran denda terhadap emiten yang menerima sanksi dengan tingkat peringatan tertulis yang sama. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan bursa, termasuk lama keterlambatan dan riwayat pelanggaran yang dilakukan perusahaan tercatat.
Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita, mengatakan pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor I-H serta standar operasional prosedur (SOP) internal bursa.
Menurutnya, BEI tetap mempertimbangkan prinsip kesamaan perlakuan dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tercatat. Namun, peringatan tertulis yang diberikan tidak selalu disertai dengan besaran denda yang sama.
"Bursa mengenakan sanksi berdasarkan ketentuan I-H dan juga SOP internal. Setiap pengenaan sanksi tersebut mempertimbangkan kesamaan perlakuan dan konsistensi. Dalam setiap sanksi peringatan tertulis dapat disertai dengan denda," ujar Elsierra dalam tanggapannya, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, khusus sanksi terkait permintaan penjelasan, penentuan sanksi turut memperhitungkan durasi keterlambatan serta frekuensi pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya.
Dengan demikian, perusahaan yang menerima tingkat peringatan tertulis sama belum tentu dikenakan denda dengan nominal serupa. Riwayat pelanggaran berulang dan lamanya keterlambatan menjadi salah satu pertimbangan bursa dalam menentukan sanksi.
Perbedaan tersebut terlihat dalam daftar pengenaan sanksi BEI per 30 September 2026. Sejumlah emiten yang tercatat menerima peringatan tertulis tingkat kedua (SP2), misalnya, dikenakan denda Rp5 juta, sementara terdapat emiten lain dengan status SP2 yang tidak tercantum nominal denda.
Emiten yang tercatat dikenakan SP2 disertai denda Rp5 juta antara lain PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. (ETWA), PT Hotel Mandarine Regency Tbk. (HOTL), PT Darmi Bersaudara Tbk. (KAYU), PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. (MAGP), PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. (KBRI), dan PT Panca Global Kapital Tbk. (PEGE).
Sementara itu, perbedaan nominal denda juga terlihat pada emiten yang menerima peringatan tertulis tingkat ketiga (SP3).
Dalam daftar tersebut, PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) dan PT Rimo International Lestari Tbk. (RIMO) tercatat menerima SP2 dengan denda Rp5 juta, sedangkan PT Trinitan Metals and Minerals Tbk. (PURE) dikenakan SP3 dengan denda Rp10 juta.
Adapun PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) tidak tercantum dalam daftar ini, sementara PT Indonesia Prima Property Tbk. (IPPE) tercatat menerima SP3 dengan denda Rp10 juta. PT Dewata Freightinternational Tbk. (DEAL) dikenakan SP3 dengan denda Rp15 juta.
Baca Juga: Grup Salim Buyback Rp1,5 Triliun, Begini Penjelasannya ke BEI
Baca Juga: Penghuni Saham HSC Bertambah Lagi, Kini Ada 83 Emiten di Daftar BEI
Nominal lebih besar tercatat pada PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) tidak termasuk dalam daftar tersebut, sedangkan PT Trisula Textile Industries Tbk. (BELL) juga tidak tercantum. Dalam daftar yang sama, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) tidak tercatat sebagai penerima sanksi tersebut.
Sementara itu, PT Timah Tbk. (TINS) juga tidak termasuk dalam daftar. Adapun emiten yang tercatat menerima SP3 dengan denda Rp20 juta adalah PT J Resources Asia Pasifik Tbk. (PSAB) dan PT Black Diamond Resources Tbk. (COAL).
Perbedaan besaran denda tersebut menunjukkan bahwa penentuan sanksi BEI tidak hanya melihat tingkat peringatan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keterlambatan dan rekam jejak pelanggaran masing-masing emiten.
BEI menegaskan penerapan sanksi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan konsistensi dan kesamaan perlakuan terhadap seluruh perusahaan tercatat.
