JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik (REL) atau vape sebagai perbuatan haram.
Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif penggunaan vape terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, perangkat rokok elektrik dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi maupun peredaran zat terlarang.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-żarī‘ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Prof. Niam di Jakarta, Senin (9/11/2026), dikutip dari keterangan resminya.
Dalam penjelasan fatwa, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat elektronik berbaterai yang bekerja dengan memanaskan cairan berisi sejumlah bahan, seperti nikotin, gliserin, dan perasa. Proses tersebut menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
MUI secara khusus menyoroti kandungan nikotin dalam cairan vape yang dapat menimbulkan ketergantungan. Zat tersebut juga dinilai berisiko mengganggu fungsi sistem saraf serta berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
Tidak hanya menetapkan hukum penggunaan, MUI juga memasukkan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan haram. Larangan serupa berlaku terhadap seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum fatwa tersebut.
