Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan bersama Kejaksaan Agung membentuk kelompok kerja atau Pokja untuk menangani 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam Pokja ini.
Hal ini disampaikan Anggota Komnas HAM Amiruddin. Dia menyatakan Komnas HAM sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan Pokja tersebut.
Oleh karena itu, Komnas HAM menolak ikut serta dalam Pokja itu. Selain itu, dalam Rapat Paripurna Komnas HAM juga tidak pernah membahas mengenai Pokja tersebut.
"Pertama, sesuai ketentuan UU No.39/1999, Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri. Sebagai lembaga negara mandiri, Komnas HAM bukan menjadi bagian dari kerja-kerja eksekutif, sementara Pokja yang dikendalikan oleh Menko Hukum, HAM dan Imipas adalah instrumen dari Eksekutif (pemerintah)," ujar Amiruddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, berkas hasil penyelidikan Komnas HAM telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Berkas 13 kasus dugaan pelanggaran HAM berat telah lama diserahkan oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung, namun, katanya, penanganannya macet di Jaksa Agung.
Dia menegaskan, sesuai dengan ketentuan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberi kewenangan sebagai penyelidik. Kewenangan sebagai penyelidik itu diberikan kepada Komnas HAM dengan alasan Komnas HAM adalah lembaga negara mandiri.
Sehubungan dengan 13 kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM telah menyelesaikan tugasnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU. Selanjutnya yang berwenang untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM itu adalah penyidik, yaitu Jaksa Agung.
Selain itu, Amiruddin juga menegaskan proses pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusian (crime againts humanity) tidak boleh dilakukan secara serampangan, dan tanpa konsep yang jelas.
Pertanggungjawaban atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusian seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa datang.
"Presiden Jokowi pernah mengeluarkan Inpres untuk penanganan pelanggaran HAM yang berat secara non-yudisial. Namun langkah Presiden Jokowi itu gagal mewujudkan rasa keadilan. Pemerintah jangan seperti keledai yang terperosok ke lubang yang sama untuk kedua kalinya," terang Amiruddin.
Lebih lanjut, Amiruddin menjelaskan saat ini ketentuan hukum yang ada untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat, sesuai UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, hanyalah melalui proses di Pengadilan HAM.
Dia menilai jalan selain Pengadilan HAM tidak memiliki dasar hukum apa pun. Jika pemerintah ingin mencari jalan di luar pengadilan HAM, maka dasar hukumnya harus dibuat terlebih dahulu, dan prosesnya harus demokratis dan transparan.
(zap/dhn)
