JAKARTA, KOMPAS – Budiman Bayu Prasojo dituntut pidana penjara selama 5 tahun karena kasus gratifikasi. Jaksa meyakini bekas Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan itu menerima gratifikasi dari sejumlah perusahaan hingga Rp 7,7 miliar selama 2024-2026.
Tuntutan itu dibacakan oleh jaksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (9/11/2026). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori didampingi para hakim anggota, Edward Agus dan Nofalinda Arianti.
Jaksa meyakini menyakini Budiman Bayu bersalah melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui menjadi UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Bayu Prasojo dengan pidana penjara selama 5 tahun, serta pidana denda Rp 300 juta subsider pidana penjara pengganti selama 100 hari,” kata jaksa Wahyu Dwi Oktafianto saat membacakan tuntutan.
Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 653 juta. Jika uang pengganti tidak dapat dipenuhi maksimal satu bulan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Budiman akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti. Adapun ketika kondisi harta benda tidak memungkinkan atau mencukupi, dapat diganti pidana kurungan selama 1 tahun.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyampaikan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan di antaranya, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, perbuatan terdakwa juga telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Adapun hal-hal yang meringankan ialah Budiman bersikap sopan selama persidangan, belum pernah terjerat hukuman penjara, dan kooperatif saat sidang. Selain itu, kata jaksa, Budiman juga telah menerangkan perbuatannya sendiri dan orang lain, serta mengungkap keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi dalam perkara tersebut.
Jaksa menjabarkan, ketika menjadi Kepala Seksi Intelijen Cukai pada 2024-2026, terdakwa telah menerima sejumlah uang dalam berbagai mata uang terkait jabatannya. Uang sebesar Rp 5,2 miliar, 10.000 dolar AS, 119.755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia, diterima dari perusahaan Blueray Cargo dan pihak lainnya.
Penerimaan uang tersebut belum pernah dilaporkan ke KPK. Budiman malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Uang gratifikasi tersebut diterima Budiman bersama dengan dua atasannya di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Mereka adalah bekas Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Rizal dan bekas Kepala Subdirektorat Intelijen P2 Sisprian Subiaksono.
Menurut jaksa, persekongkolan itu terjadi sejak 11 Juli 2025. Saat itu, digelar sebuah pertemuan tertutup di ruang kerja Kepala Subdirektorat Penindakan Kantor Pusat Direktorat Bea dan Cukai, Gatot Heru Hernanda. Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pihak, di antara lain pemilik logistik Blueray Cargo John Field, terdakwa Budiman, Rizal, Sisprian, dan Orlando Hamonangan.
Dalam pertemuan itulah, menurut jaksa, mereka merancang pemberian suap dan gratifikasi. Selain itu, disepakati pula adanya bantuan bagi Blueray Cargo untuk memuluskan barang-barang impor Blueray Cargo tanpa pemeriksaan fisik yang seharusnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, tim penasihat hukum Budiman meminta waktu 10 hari untuk menganalisa tuntutan serta menyusun nota pembelaan atau pleidoi.
Ketua majelis hakim Brelly Yuniar pun menerima permintaan pihak Budiman. Majelis hakim menyatakan, sidang pembacaan nota pembeleaan akan digelar pada 20 November 2026.
