Pemerintah tidak akan menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tahun ini. Pemerintah memilih mengalihkan alokasi kuota dari daerah yang mengalami kelebihan pasokan ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Kenaikan konsumsi Pertalite yang belakangan menyebabkan kelangkaan di sejumlah wilayah dapat diantisipasi dengan mengalihkan alokasi kuota dari daerah yang mengalami kelebihan pasokan ke wilayah yang membutuhkan tambahan suplai. Mekanisme ini memungkinkan PT Pertamina untuk menyesuaikan penyaluran BBM sesuai kebutuhan masing-masing daerah tanpa menambah kuota Pertalite secara nasional.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan, penyesuaian kuota Pertalite akan mengikuti kondisi penyaluran di setiap daerah. Menurutnya, pemerintah akan mengoptimalkan alokasi yang tersedia dengan memindahkan kuota antarwilayah sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
“Jumlahnya menyesuaikan daerah yang kurang dan yang lebih, menyesuaikan antardaerah saja. Volume untuk Pertalite tidak (ditambah), untuk Biosolar ada tambahan,” kata Yuliot di Gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11).
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, mengatakan realisasi penyaluran Pertalite mencapai 83,22% dari kuota yang tersedia hingga 31 Oktober 2026. Ia memperkirakan alokasi tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
Meski demikian, BPH Migas mencatat adanya peningkatan konsumsi Pertalite akibat perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan Pertalite meningkat di sejumlah wilayah.
Wahyudi Anas menyampaikan ada delapan provinsi yang mengalami konsumsi melebihi Pertalite. Kondisi ini berbeda dengan penyaluran Biosolar yang mengalami konsumsi berlebih di 30 provinsi. “Ada kenaikan sedikit pada konsumsi Pertalite, dan kami sudah melakukan prognosa hingga akhir tahun, insyaallah cukup dengan pola distribusi ini,” ujarnya.
BPH Migas telah memberikan keleluasaan kepada PT Pertamina untuk mengalihkan alokasi kuota antarwilayah untuk mengantisipasi ketimpangan penyaluran tersebut. Pertamina dapat memindahkan alokasi dari kabupaten atau provinsi yang mengalami kelebihan kuota ke wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Wahyudi Anas menilai langkah itu dapat menjaga kelancaran distribusi Pertalite di daerah yang mengalami peningkatan konsumsi.
“BPH Migas sudah memberikan kesempatan kepada Pertamina sebagai badan usaha pelaksana penugasan untuk menyediakan dan menyalurkan distribusi, boleh mengalihkan alokasi per kabupaten maupun provinsi yang lebih kepada yang kurang untuk menjawab dinamika masyarakat agar tidak terjadi antrean,” kata Wahyudi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada 23 Oktober lalu menyebutkan bahwa pihak pemerintah tengah menghitung kebutuhan tambahan kuota Pertalite tahun ini. Pemerintah akan melakukan penghitungan pada akhir Oktober ini untuk memproyeksikan realisasi konsumsi Pertalite hingga akhir tahun. Bahlil mengakui bahwa konsumsi Pertalite tahun ini mengalami peningkatan.
“Pertalite saya akan exercise akhir bulan ini. Tapi memang terjadi kenaikan, karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota,” kata Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (23/10).
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, peningkatan konsumsi BBM RON 90 tersebut dipengaruhi oleh peralihan konsumsi BBM dari RON 92 Pertamax ke Pertalite. Pergeseran konsumsi itu berpotensi meningkatkan permintaan Pertalite sehingga pemerintah perlu menyesuaikan kuota Pertalite.
