Wamena: Semangat membangun dan menghadirkan pelayanan publik yang optimal terus digelorakan di Provinsi Papua Pegunungan. Di tengah dinamika penyesuaian fiskal nasional, pemerintah daerah setempat tetap berupaya menjaga keberlanjutan berbagai program strategis demi kesejahteraan masyarakat di wilayah otonom baru tersebut.
Sebagai wilayah yang masih dalam tahap penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, keberadaan dana Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) memegang peran yang sangat krusial.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Elai Giban, mengungkapkan bahwa pembangunan di wilayahnya sangat bergantung pada dukungan pendanaan dari pusat, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini masih dalam proses pengembangan.
Meski demikian, di tengah keterbatasan ruang fiskal, komitmen pemerintah daerah untuk melayani masyarakat tidak pernah surut. Berbagai program prioritas tetap berjalan secara bertahap dan terukur.
"Dengan segala keterbatasan, kami tetap berupaya melayani kebutuhan masyarakat secara optimal," kata Elai Giban di Wamena dikutip, Senin, 9 November 2026.
Sejumlah langkah nyata telah direalisasikan melalui pemanfaatan anggaran yang ada. Di sektor pendidikan, pemerintah daerah tengah merintis pembangunan sekolah berasrama guna mencetak generasi muda yang berkualitas. Sementara di bidang kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan terus diperluas hingga mencakup penambahan bangunan puskesmas di delapan kabupaten.
Baca Juga :
Prabowo-Mualem Bahas Dana Otsus hingga Bendera Aceh di Istana
Tidak hanya itu, geliat perekonomian masyarakat juga disentuh melalui pengembangan koperasi dan pembinaan UMKM, dengan fokus unggulan pada komoditas lokal seperti pemasaran kopi dan bawang. Pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan melalui Dana Transfer Infrastruktur (DTI) juga terus diupayakan untuk membuka aksesibilitas antarwilayah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, menjelaskan pemerintah daerah terus berkoordinasi secara konstruktif dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik terkait keberlanjutan pendanaan ke depan. Perhatian khusus diharapkan dapat terus diberikan bagi daerah otonom baru agar proses percepatan pembangunan dapat berjalan selaras dengan target nasional.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban (kiri) dan Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan Marthen Kogoya (kanan)
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini juga menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas dan Kinerja bagi Anggota DPRK mekanisme pengangkatan Otsus serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena.
Sinergi pusat dan daerah ini diharapkan semakin memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Papua Pegunungan.
