Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menaruh perhatian serius terhadap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Setidaknya tiga kali Megawati menyebut nama Listyo dalam pidatonya. Dalam konteks apa saja Megawati menyebut nama Listyo?
Lebih dari dua jam, Megawati berpidato dalam pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional 2026 di Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026). Banyak pesan disampaikan, utamanya tentu berkaitan dengan isu lingkungan. Mulai dari ajakan peduli sampah hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Namun, seperti biasanya, di sela-sela pidatonya, Megawati menyelipkan pesan-pesan yang berkaitan dengan sejumlah persoalan politik dan hukum di Tanah Air, termasuk kasus dugaan penyadapan yang ramai belakangan.
Baru beberapa menit berpidato, Megawati tiba-tiba menyinggung kembali pernyatannya sebelumnya soal Listyo. Ketua Umum PDI-P itu mengaku sudah sejak lama menyampaikan bahwa Listyo perlu dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri.
"Buktinya, saya sekarang kepingin ngomong. Tahun berapa, kan, saya sudah ngomong bahwa Pak Sigit itu sudah waktunya, aduh, diganti. Benar kan? Lho, saya tidak sirik, tidak benci, tetapi apa? Karena aturan," kata Megawati.
Jika ditarik ke belakang, Megawati memang pernah secara terbuka meminta Listyo melakukan introspeksi atau insaf. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada bakal calon kepala daerah yang diusung PDI-P, di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, pada 14 Agustus 2024. Kala itu, Megawati mengaku ingin bertemu langsung dengan Listyo untuk menyampaikan sejumlah persoalan, terutama terkait dugaan intimidasi terhadap kader dan partainya.
Keinginan Megawati untuk bertemu Listyo kembali disinggung dalam pidatonya pada 26 Agustus 2024. Saat itu, ia mengaku belum juga bisa bertemu langsung dengan Kapolri. Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Megawati turut menyinggung proses pengangkatan Listyo sebagai Kapolri yang dinilainya melompati lima angkatan senior di lingkungan Polri.
Kemudian, dalam pidatonya pada pembukaan Pekan Peduli Sampah Nasional 2026, Megawati menyampaikan pengalamannya sebagai orang yang pernah disadap. Pengalaman itulah yang membuatnya memutuskan untuk tidak menggunakan telepon seluler.
"Saya memang nggak punya HP (handphone), memang nggak punya," kata Megawati.
Sebelumnya, Megawati pernah mengaku kerap menjadi target penyadapan. Pernyataan itu disampaikan pada 28 Oktober 2024, ketika ia mengungkapkan alasan tidak menggunakan telepon seluler.
Perkuat aturan penyadapan
Megawati kembali menyebut nama Listyo dalam pidatonya saat menegaskan bahwa dia tidak punya maksud tersembunyi ketika menyinggung nama bekas Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu.
"Apa yang saya sudah ngomongin soal Pak Sigit, nggak ada pretensi saya. Nah, ternyata, kan, gitu," tegasnya.
Megawati lantas bercerita alasannya memutuskan tidak menggunakan ponsel. Menurut Megawati, alat sadap dipakai secara ilegal meski tidak diperbolehkan, dan itu terjadi pada dirinya.
"Makanya saya bilang, saya nggak mau punya HP karena disadap. Buktinya iya, alat sadap digunakan, padahal tidak boleh," katanya.
Karena itu, Megawati meminta agar aturan hukum mengenai penyadapan diperkuat, termasuk mengatur pihak yang berwenang melakukannya.
"Itu harus ada aturannya, kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada. Makanya saya minta nanti sadap-menyadap ini hukumnya lebih kuat," ujar Megawati.
Kedekatan dengan Jokowi
Selain dua hal di atas, Megawati kembali menyebut nama Listyo untuk ketiga kalinya ketika membahas penunjukannya sebagai Kapolri. Menurut Megawati, Listyo bisa menduduki jabatan tersebut karena memiliki kedekatan khusus dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Megawati menyebut, penunjukan Listyo sebagai Kapolri melompati hingga lima angkatan kelulusan Akademi Kepolisian (Akpol) yang berada di atasnya.
“Sigit itu, ini lima angkatan di atas dia. Dia di sini. Tetapi, karena dia bisa mengambil hati Pak Jokowi, langsung deh ke sini,” ujarnya.
Megawati menjelaskan, kedekatan tersebut bermula ketika Listyo ditarik untuk bertugas sebagai ajudan Jokowi. Ia juga mengungkapkan kepeduliannya terhadap nasib lima angkatan senior Listyo yang harus terlampaui dalam jenjang karier di kepolisian.
“Nah yang jadi saya pikiran, (perasaan) yang lima (angkatan) ini, yang naik dengan susah payah,” ucapnya.
Kebenaran akan menang
Dalam kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan kadernya untuk senantiasa lantang bersuara jika menemukan penyimpangan dalam politik, hukum, dan kehidupan bernegara. Menurut dia, jika semua disuarakan dengan penuh keyakinan dan keberanian, maka kebenaran pasti akan menang atau seringkali ia sebut dalam bahasa Sansekerta, satyam eva jayate.
"Kamu juga harus mengatakan kebenaran, benar nggak? Sudah jengkel saya, semua mau masuk PDI-P, untuk nyari apa? Yang namanya adalah apa? Mesti punya keyakinan, punya keteguhan, dengan itu harus ada apa? Keberanian untuk menyatakan kebenaran, setelah itu kesabaran, dan akhirnya apa satyam eva jayate," lanjut dia.
Megawati mengingatkan kadernya untuk tidak berkhianat kepada partai. Ia menegaskan tidak akan segan memecat kadernya yang terbukti berkhianat. Ia menyebut semua orang yang pernah ia pecat dari partai tidak mengalami nasib baik.
"Semua yang saya pecat, hidupnya tidak baik, lho. Saya bukannya sok peramal atau apa, enggak. Benar, lho," kata Megawati.
Megawati mengaku masih terus memantau keadaan orang-orang yang telah keluar dari partai. Namun, ia menegaskan tidak ingin banyak berbicara soal itu.
"Tetapi, kan, saya enggak mau ngomong. Saya tahu, saya masih terus mengawasi kaya apa si A, kaya apa si B," ujarnya.
Ia lantas meminta kader yang sudah tidak nyaman berada di PDI-P untuk mengambil sikap. Menurut Megawati, keluar atau mundur lebih baik daripada bertahan tanpa kesesuaian.
"Maksud saya, kalau sudah tidak senang di partai ini, sudah, selesai, keluar, mundur saja," kata Megawati.
Menurut dia, partai tidak kekurangan orang yang ingin bergabung. Megawati mengaku senang karena banyak anak muda masuk melalui Banteng Muda Indonesia (BMI), organisasi sayap PDI-P.
"Orang yang mau masuk banyak banget. Sekarang saya senang banyak anak muda yang mau masuk melalui BMI, karena bagaimana pun juga mereka punya otak, punya pikiran, hanya belum mau bersuara," ujarnya.
Jangan salah memilih
Megawati juga mewanti-wanti agar masyarakat hati-hati menentukan pilihan dalam pemilu. Menurut dia, pemerintah Indonesia itu dipilih masyarakat. Meski hanya dicoblos lima menit lewat bilik suara, namun akibatnya bisa hingga lima tahun.
"Pemerintah Republik Indonesia itu kalian yang milih. Makanya nanti kalau pemilu jangan salah pilih. Sekarang, kan, nyoblos. Nah, nyoblos tuh apa? nyoblosnya lima menit, akibatnya lima tahun. Ya monggo, silakan," tegasnya.
Dalam kunjungannya ke Eropa, beberapa tahun lalu, dia mengaku menerima pesan dari mendiang Paus Fransiskus. Paus memperingatkan pemanasan global karena kondisi kutub es yang mulai mencair.
Megawati pun mengingatkan agar masyarakat memiliki peduli dengan lingkungan mereka masing-masing. Menurut dia, masyarakat tak bisa hanya menyalahkan pemerintah.
"Yo iyalah! Ini bukan buat siapa-siapa. Loh, saya warga negara, saya boleh, berhak untuk bicara," katanya.
Listyo Sigit telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga menetapkan tiga jenderal aktif lainnya dalam kasus tersebut. Mereka adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya disangka memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi yang sah, serta tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Mereka juga diduga berupaya menghapus jejak log dari sistem pada Oktober 2026. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 Ayat (1) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kaplri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto menegaskan, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal itu murni penegakan hukum. Ia menampik proses hukum itu berkaitan dengan persaingan ataupun kepentingan tertentu di internal Polri.
”Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Suyudi seusai bertemu Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
