JAKARTA, DISWAY.ID – Aktivitas perkebunan sawit ilegal menguasai kawasan Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menertibkan kebun ilegal seluas 88 hektare dan menumbangkan sebanyak 11.180 pohon sawit.
Operasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan dan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) melalui BKSDA Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Kodim 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, KPHP Sukamara-Lamandau, serta masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat ini berhasil menumbangkan 11.180 pohon sawit.
Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal bersedia menghentikan aktivitasnya secara sukarela, sementara 28 pondok kerja dibongkar secara mandiri oleh pihak yang menggunakannya.
BACA JUGA:Kronologi Penyerangan Jemaah Salat Subuh di Duren Sawit, Pelaku Menyesal: Bapak Baik Sama Saya
Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau oleh Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan.
Dalam proses penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut.
Pelaksanaan penertiban turut mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan masyarakat setempat dan Demung sebagai pemangku adat Dayak, guna membangun kesadaran bersama untuk menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara ilegal.
Pendekatan tersebut diperkuat melalui kearifan lokal dan nilai-nilai penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk Kaharingan.
BACA JUGA:BRIN Sulap Limbah Kelapa Sawit Jadi Energi Listrik 3,9 GW, Berpotensi Kurangi Impor LPG Rp97 Triliun
Keterlibatan pemangku adat dan dukungan masyarakat setempat berperan penting dalam mendorong kesediaan para penggarap menghentikan aktivitasnya secara sukarela, sehingga proses penertiban dapat berlangsung tertib dan tanpa menimbulkan konflik baru.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menegaskan pentingnya menghentikan aktivitas perkebunan ilegal untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut SM Lamandau.
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang. Aktivitas perkebunan ilegal harus dihentikan agar upaya pemulihan dapat berjalan dan fungsi konservasi kawasan kembali terjaga. Kami mengapresiasi dukungan Bupati Sukamara, tokoh adat, dan seluruh instansi terkait yang telah membantu kelancaran penertiban. Bersama Ditjen KSDAE, kami terus berkoordinasi untuk menyiapkan pemulihan ekosistem. Kami berharap langkah penghentian aktivitas secara sukarela ini juga diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal. Bagi yang tetap melakukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Rudianto, Senin 9 November 2026.
BACA JUGA:BRIN Sulap Limbah Kelapa Sawit Jadi Energi Listrik 3,9 GW, Berpotensi Kurangi Impor LPG Rp97 Triliun
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kesediaan para pelaku menghentikan penguasaan dan pemanfaatan kawasan secara sukarela, serta dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat dalam proses penertiban.
- 1
- 2
- »
