JAKARTA, DISWAY.ID-- Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Anwar Sadad (AS), kembali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut ketidakhadiran tersebut disertai dengan surat pemberitahuan resmi.
BACA JUGA:Indonesia 2 Tahun Tak Impor Beras, Mentan Amran Justru Bongkar 13 Tersangka Mafia Beras!
"Yang pertama, saudara AS sebelumnya beberapa kali dilakukan pemanggilan dalam kapasitas sebagai saksi. Kemudian untuk pemanggilan hari ini dalam kapasitas betul sebagai tersangka dan yang bersangkutan sudah mengirimkan konfirmasi ketidakhadirannya karena memang ada kegiatan dewan, yaitu kegiatan reses, ya.
"Semuanya tentu ditelaah dan dianalisis atas surat-surat alasan yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada penyidik," katanya kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Meski demikian, penyidik KPK memastikan kehadiran tersangka pada pemanggilan berikutnya pada Senin depan.
"Untuk itu, penyidik juga langsung menghubungi yang bersangkutan dan menjadwalkan ulang di Senin depan, ya. Artinya penjadwalan ulang Senin depan juga sudah dikomunikasikan, sudah disampaikan kepada saudara AS, oleh karena itu KPK mengimbau agar yang bersangkutan bersama saudara BGS pada Senin depan untuk dapat hadir pemeriksaan yang dijadwalkan oleh KPK," ujar Budi.
BACA JUGA:Pelunasan Haji Reguler 2027 Resmi Dibuka 10 November, Cek Biaya Tiap Embarkasi, Syarat, dan Jadwal Pembayaran
Perlu diketahui, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Pada klaster pertama, KPK menetapkan mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi sebagai penerima suap. Sementara pemberi suapnya yakni Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, Wawan Kristiawan, dan A. Royan.
Namun, proses hukum terhadap Kusnadi telah dihentikan karena meninggal dunia. Sedangkan Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan telah diproses hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Adapun A. Royan belum diproses lebih lanjut karena sedang sakit.
Pada klaster kedua, KPK menetapkan Anggota DPR RI periode 2024–2029 yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad bersama stafnya, Bagus Wahyudiono sebagai pihak penerima suap.
BACA JUGA:Kisruh FFI Tak Pengaruhi Timnas Futsal? Budi Setiawan Beberkan Fakta Anggaran
Sementara pihak pemberi dalam klaster ini berjumlah 10 orang, yakni Ra. Wahid Ruslan, Moch. Mahrus, M. Fathullah, Achmad Yahya, Mahud, Fauzan Adima, Jon Junaidi, Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy, dan Abdul Motollib.
Kemudian pada klaster ketiga, KPK menetapkan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Achmad Iskandar sebagai penerima suap dan Ahmad Jailani serta Mashudi sebagai pihak pemberi.
- 1
- 2
- »
