JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat mengingatkan pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar tidak menahan pencairan dana transfer keuangan daerah khusus penanganan pascabencana. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran kebencanaan di sejumlah kabupaten, bahkan beberapa di antaranya masih tercatat nol persen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan 278.567 unit rumah warga rusak, yang terdiri atas 174.000 rusak ringan, 60.000 rusak sedang, dan 36.000 rusak berat atau hanyut. Kerusakan fisik juga melanda 4.922 fasilitas pendidikan, 994 fasilitas kesehatan, 1.593 rumah ibadah, 1.193 jembatan, serta 2.485 titik ruas jalan. Selain itu, pendangkalan sedimen dan luapan air menimpa 137 ruas sungai serta menyumbat 38 muara.
Guna menopang pemulihan, Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah mengucurkan dukungan anggaran tahap awal sebesar Rp 12,34 triliun kepada pemerintah daerah terdampak. Alokasi itu mencakup bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Kementerian Keuangan Rp 10,64 triliun, serta tambahan perimbangan belanja Rp 1,4 triliun.
Namun, serapan anggaran tersebut dinilai sangat timpang dan memicu keprihatinan pemerintah pusat. Di Sumatera Utara, realisasi tertinggi tercatat di Kabupaten Asahan sebesar 60 persen, tetapi Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih nol persen. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Barat, di mana realisasi anggaran tertinggi mencapai 54 persen, namun terdapat daerah yang baru membelanjakan sekitar 5 persen.
”Di Aceh juga ada yang tinggi seperti di Kabupaten Pidie sudah menggunakan 93 persen, tapi ada juga yang nol, yaitu Bireuen,” tutur Tito seusai mengikuti rapat terbatas evaluasi satu tahun penanganan bencana Sumatera di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito mengaku telah mengonfirmasi langsung kepada bupati terkait rendahnya pencairan dana kebencanaan tersebut. Sebagian kepala daerah berdalih pembayaran sengaja ditahan karena pengerjaan proyek fisik di lapangan baru dilunasi pada termin akhir tahun anggaran.
”Jangan sampai alasannya karena dananya dipakai buat yang lain yang bukan bencana, atau sengaja untuk dijadikan SiLPA akhir tahun untuk diluncurkan tahun depan,” ujar Tito.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri segera menerjunkan tim pengawas ke daerah guna memastikan kesesuaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kondisi fisik di lapangan. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan pos anggaran di luar instruksi kedaruratan, Kemendagri akan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah bersangkutan.
Temuan pengendapan dana bencana tersebut juga akan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat dan legislatif daerah. ”Di DPRD juga kita bisa kasih tahu sehingga ada sanksi politik mungkin di situ,” kata Tito.
Tito melanjutkan bahwa kendala pemulihan kian berat akibat terjadinya 41 bencana banjir dan longsor susulan di 13 kabupaten/kota sepanjang April hingga November. Banjir berulang merusak kembali jembatan yang baru dibangun dan menimbun kembali permukiman warga serta fasilitas umum dengan lumpur baru.
Kawasan terdampak banjir susulan meliputi Kabupaten Solok, Kota Padang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Subulussalam, dan Aceh Utara.
Guna memangkas hambatan birokrasi penanganan di lapangan, Mendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah di tiga provinsi terdampak. Surat edaran tersebut memberi kewenangan kepada bupati dan wali kota untuk menetapkan kembali status tanggap darurat saat dilanda banjir susulan berskala luas.
Penetapan status darurat memungkinkan pemerintah daerah melakukan pencairan anggaran dan penunjukan langsung rekanan tanpa proses tender lelang yang memakan waktu.
”Manfaatnya supaya dalam masa tanggap darurat ini mekanisme penggunaan anggaran bisa lebih cepat dan penunjukan langsung,” kata Tito.
Untuk membiayai kelanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2027, lanjutnya, pemerintah menyiapkan total kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp 42 triliun bagi kementerian dan lembaga. Jumlah tersebut terdiri atas alokasi baru sebesar Rp 33 triliun serta peluncuran sisa anggaran tahun 2026 senilai Rp 9 triliun.
Tito pun meminta kepastian persetujuan anggaran segera diterbitkan Kementerian Keuangan agar proses lelang dini dapat langsung dijalankan kementerian pada awal tahun. ”Setelah lelang cepat, kita harapkan anggarannya ditransfer Januari paling lambat Februari agar kita langsung bergerak dan masyarakat tidak makin lama menunggu,” ujar Tito.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menambahkan, kawasan pascabencana di Sumatera masih menghadapi tingginya risiko hidrometeorologi. Pasalnya, konsentrasi cuaca ekstrem saat ini berpusat di Pulau Sumatera, terutama Aceh dan Sumatera Utara yang kembali dilanda banjir susulan.
Dari lima kabupaten di Indonesia yang banjirnya belum surut hingga saat ini, empat di antaranya berada di Sumatera, yakni Pidie Jaya di Aceh, serta Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai di Sumatera Utara. Sementara itu, satu wilayah lainnya berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Total warga yang masih terdampak genangan di lima daerah tersebut mencapai 11.404 keluarga yang tersebar di 22 kecamatan.
”Dampak terbesar itu terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan 4.969 kepala keluarga yang terdampak, kemudian disusul Kabupaten Langkat dengan 3.157 kepala keluarga,” kata Kristomei.
Kristomei melanjutkan bahwa secara nasional terdapat 12 kabupaten dan kota yang mencakup 46 kecamatan dan 18.511 keluarga diterjang banjir sejak 24 Oktober hingga 8 November. Sebanyak tujuh daerah di antaranya telah surut, namun potensi ancaman banjir susulan di Sumatera diprediksi masih sangat tinggi hingga pertengahan pekan. Seluruh kecamatan di Indonesia yang berstatus Awas saat ini berada di Provinsi Aceh, meliputi Aceh Barat, Aceh Barat Daya, dan Aceh Tengah.
”Kemudian dengan hujan di tiga hari tertinggi tercatat di Aceh Barat Daya yaitu 183 milimeter, kemudian di Aceh Tenggara yaitu 151 milimeter, dengan perkiraan puncak hujan pada tanggal 11 November nanti,” ungkap Kristomei.
