MUI Terbitkan Fatwa Vape Haram, Termasuk Produksi dan Penjualannya

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram. Ketetapan ini tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Fatwa ini ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026. Fatwa ini diteken Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi fatwa MUI yang dikutip Senin, 9 November 2026.

MUI menyatakan menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Kemudian, memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape juga hukumnya haram.

MUI meminta pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah dinilai harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

"Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri," tulis MUI.

Selanjutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

Kementerian Perindustrian juga diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang. MUI meminta Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

Vape ilustrasi. Dok Kementerian Kesehatan.

MUI mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape. Selain itu, melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.

"Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tulis MUI.

MUI mengajak organisasi masyarakat (Ormas) Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga, meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya. Masyarakat juga diminta menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

"Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat," tulis MUI.