Jakarta, VIVA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah kabar yang menyebut dirinya dicekal untuk bepergian ke luar negeri.
Mendagri menegaskan informasi yang beredar di media sosial tersebut merupakan hoaks.
"Saya di sini, tidak ada (dicekal), ada terlalu banyak hoaksnya," ujar Mendagri Tito ditemui usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (9/11/2026).
Pernyataan itu ditegaskan Tito untuk merespons kabar di media sosial yang menyebut dirinya masuk dalam daftar pencekalan.
Isu itu menyeruak serta dikaitkan dengan penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Salah kabar miring yang menerpa Tito adalah terkait penggunaan rumah dinasnya untuk lokasi kumpul bagi para tersangka penyadapan.
Hal itu pun juga langsung dibantah oleh Mendagri yang juga mantan Kapolri tersebut.,
"Ada yang bilang katanya kumpul di rumahnya Tito Karnavian di Wijaya Chandra IV. Rumahnya saya aja di Wijaya Chandra 1, rumah, bukan IV," ucap Mendagri.
Menanggapi isu tersebut, Tito menegaskan dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian dari institusi Polri sejak mengundurkan diri dari jabatan Kapolri pada 2019.
Dia juga menyebut telah pensiun lebih awal dari jadwal semestinya pada 2022.
"Dari tahun 2019 saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri dan saya tidak pernah ikut urusan polisi," kata Tito.
Tito mengatakan, sejak dipercaya menjabat sebagai Mendagri pada 2019 di era Presiden Joko Widodo, dirinya terus menjalankan tugas tersebut hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, tanggung jawab sebagai Mendagri sudah menyita banyak waktu dan perhatian.
"Kegiatannya banyak sekali. Dipercaya oleh Bapak Prabowo menjadi Mendagri, saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi kan, sudah ada yang mengawasi sendiri," jelasnya.
Sebelumnya, Tito Karnavian mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut membahas sejumlah persoalan strategis, termasuk isu kebocoran negara.
