Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) mendukung dan siap mengawal sejumlah program kerakyatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut mencakup program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan ketiga program tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan, mulai dari memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas gizi generasi muda hingga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, program-program tersebut perlu mendapatkan dukungan sekaligus pengawalan dari berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
"Kalau Sekolah Rakyat membangun masa depan anak bangsa, MBG memperkuat kualitas generasi, dan Koperasi Merah Putih membangun kemandirian ekonomi rakyat, maka ketiganya harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Bahta.
Baca juga: BKPRMI: Diplomasi global Prabowo perkuat ekonomi nasional
Selain mendukung terhadap program pemerintah, ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi dan opini yang beredar di media sosial.
Ia menyoroti munculnya narasi yang dinilainya menyesatkan terkait sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kritik yang disampaikan oleh sebagian figur publik, artis, selebgram, dan pemengaruh (influencer).
Bahta menegaskan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, penyampaian kritik harus didasarkan pada fakta, data, dan pemahaman yang utuh terhadap persoalan yang dibahas.
Lebih lanjut, Bahta menyebut perjuangan melawan dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya ekonomi harus berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: BKPRMI: Presiden tunjukkan kerja nyata tangani karhutla dan gempa NTT
Konstitusi tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, ia menilai pengelolaan kekayaan alam nasional harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok atau segelintir pihak tertentu.
Bahta juga menegaskan bahwa BKPRMI bersama elemen pemuda masjid berkomitmen mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan secara transparan, tepat sasaran serta terbebas dari praktik korupsi.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar berbagai kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"BKPRMI bersama Presiden Prabowo memperjuangkan kepentingan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang," ucap Bahta.
Melalui pernyataan tersebut, BKPRMI mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif, sekaligus memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai amanat konstitusi dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Baca juga: BKPRMI: Implementasi PP Tunas harus diiringi penguatan akhlak
Baca juga: BKPRMI apresiasi dialog langsung pejabat negara-mahasiswa di kampus
Dukungan tersebut mencakup program Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta dalam keterangan di Jakarta, Senin mengatakan ketiga program tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan, mulai dari memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas gizi generasi muda hingga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Menurutnya, program-program tersebut perlu mendapatkan dukungan sekaligus pengawalan dari berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
"Kalau Sekolah Rakyat membangun masa depan anak bangsa, MBG memperkuat kualitas generasi, dan Koperasi Merah Putih membangun kemandirian ekonomi rakyat, maka ketiganya harus kita kawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Bahta.
Baca juga: BKPRMI: Diplomasi global Prabowo perkuat ekonomi nasional
Selain mendukung terhadap program pemerintah, ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi dan opini yang beredar di media sosial.
Ia menyoroti munculnya narasi yang dinilainya menyesatkan terkait sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kritik yang disampaikan oleh sebagian figur publik, artis, selebgram, dan pemengaruh (influencer).
Bahta menegaskan kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, penyampaian kritik harus didasarkan pada fakta, data, dan pemahaman yang utuh terhadap persoalan yang dibahas.
Lebih lanjut, Bahta menyebut perjuangan melawan dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya ekonomi harus berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Baca juga: BKPRMI: Presiden tunjukkan kerja nyata tangani karhutla dan gempa NTT
Konstitusi tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu, ia menilai pengelolaan kekayaan alam nasional harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok atau segelintir pihak tertentu.
Bahta juga menegaskan bahwa BKPRMI bersama elemen pemuda masjid berkomitmen mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan secara transparan, tepat sasaran serta terbebas dari praktik korupsi.
Pengawasan tersebut dinilai penting agar berbagai kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"BKPRMI bersama Presiden Prabowo memperjuangkan kepentingan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang," ucap Bahta.
Melalui pernyataan tersebut, BKPRMI mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawal kebijakan publik secara kritis dan konstruktif, sekaligus memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai amanat konstitusi dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Baca juga: BKPRMI: Implementasi PP Tunas harus diiringi penguatan akhlak
Baca juga: BKPRMI apresiasi dialog langsung pejabat negara-mahasiswa di kampus
