Presiden Prabowo Subianto menyetujui tambahan dukungan anggaran untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Total dana yang disiapkan pemerintah untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027 mencapai Rp42 triliun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, anggaran tersebut terdiri dari alokasi baru sekitar Rp33 triliun untuk 2027 dan Rp9 triliun dari anggaran 2026 yang belum terserap. Dana yang belum terealisasi itu akan dialihkan untuk mendukung program pemulihan pada tahun berikutnya.
Persetujuan tersebut diperoleh setelah Tito menyampaikan kebutuhan anggaran dalam rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Untuk tahun depan, kami sudah menyampaikan perlu anggaran lebih kurang Rp33 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga. Ditambah Rp9 triliun tahun ini yang belum direalisasikan dan ditransfer Kementerian Keuangan ke k/l karena waktunya sudah terlalu pendek. Sehingga akan diluncurkan ke tahun depan,” kata Tito seusai rapat.
Tito menjelaskan, anggaran tersebut tidak diserahkan langsung kepadanya selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra. Dana akan dialokasikan kepada kementerian Pekerja Umum (PU) serta lembaga sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan program pemulihan.
Baca Juga: Namanya Terseret Kasus Penyadapan Presiden, Tito Karnavian: Tugas Mendagri Menyita Waktu Banyak
Program pemulihan juga mencakup pembangunan kembali jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Tito berharap kepastian alokasi anggaran segera diterbitkan agar kementerian dan lembaga terkait bisa mempersiapkan pelaksanaan program, termasuk melakukan lelang dini.
“Begitu sudah mengajukan ke keuangan, yang penting Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat setuju, maka k/l bisa melakukan lelang dini. Setelah lelang cepat, kita harapkan begitu anggarannya sudah ditransfer Januari, paling lambat Februari, sudah harus berjalan lagi," tegasnya.
Adapun pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak kembali terkendala persoalan administrasi maupun keterlambatan pencairan dana. Percepatan pelaksanaan pekerjaan dinilai penting agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama menunggu pemulihan fasilitas publik dan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data Satgas PRR, rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra mencakup 11.520 kegiatan yang berlangsung selama periode 2026-2028.
