Jember (beritajatim.com) – Indonesia memerlukan pemerintahan yang tidak alergi terhadap kritik. Kritik harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Fendi Setyawan, Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan bahwa demokrasi berisiko kehilangan substansinya ketika kekuasaan lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat.
“Keadaban bangsa bukan sekadar kesantunan dalam berbicara, melainkan kualitas moral, etika, dan tanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan, menjalankan hukum, mengelola ekonomi, serta memperlakukan sesama manusia,” kata Fendi, ditulis Senin (9/11/2026).
Menurut Fendi, bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghormati martabat manusia dan menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan alat kepentingan kekuasaan. “Bangsa yang beradab adalah bangsa yang tidak membiarkan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” katanya.
Fendi menegaskan bahwa membangun keadaban bangsa berarti mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman nyata dalam kehidupan bernegara. “Salah satu ukuran utama keadaban bangsa adalah kualitas penyelenggaraan hukum dan keadilan,” kata pria yang juga Wakil Rektor Universitas Jember ini.
Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. “Namun, negara hukum tidak cukup hanya ditandai oleh banyaknya peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, atau prosedur peradilan. Negara hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif,” kata Fendi.
Hukum harus melindungi kaum lemah, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. “Kita memerlukan hukum yang tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan dan keadilan,” kata Fendi.
Maka, ada tujuh agenda perjuangan membangun keadaban bangsa. Pertama, membangun demokrasi yang bermoral dan berintegritas. “Demokrasi harus dibebaskan dari praktik transaksional, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan sempit,” kata Fendi.
Kedua, memperkuat supremasi hukum dan keadilan sosial. Fendi menegaskan, penegakan hukum harus independen, tidak diskriminatif, serta menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.
Ketiga, memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional. “Kebijakan ekonomi harus memperkuat kapasitas produksi nasional, koperasi, usaha rakyat, ketahanan pangan, dan penguasaan teknologi,” kata Fendi.
Keempat, membangun pendidikan yang memerdekakan. “Pendidikan harus melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, kritis, berkarakter, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan,” katanya.
Kelima, memperkuat kebudayaan gotong royong dan solidaritas sosial. Dalam hal ini, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan etika, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Keenam, membangun kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan. “Kepemimpinan harus berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa, bukan sekadar kemenangan politik sesaat,” kata Fendi.
Terakhir, memperkuat peran masyarakat sipil dan gerakan intelektual. “Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, gerakan mahasiswa, dan jaringan alumni harus menjadi kekuatan kritis sekaligus konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negara,” kata Fendi. [wir/kun]
