Pemerintah resmi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) khusus guna mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang hingga kini masih jalan di tempat. Pokja yang dikomandoi langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Otto Hasibuan, ini bertugas mengurai hambatan prosedural dalam penanganan perkara tersebut.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pembentukan Pokja ini merupakan hasil dari rapat koordinasi lintas kementerian bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selama ini, penyelesaian belasan kasus HAM berat terhambat oleh minimnya kesepahaman antara Komnas HAM selaku lembaga penyelidik dan Kejagung selaku penyidik. Perbedaan pandangan terkait kualifikasi pelanggaran HAM berat dan hambatan prosedural membuat penanganan kasus tidak berjalan optimal.
Baca Juga :
"Sesuai arahan Presiden, kami menelusuri akar masalah mengapa penanganan kasus-kasus ini mandek. Berdasarkan rapat koordinasi, kami menemukan bahwa memang ada persoalan prosedural dalam proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM berat yang harus segera dibenahi dan diselesaikan," tegas Yusril Ihza Mahendra, dikutip dari Primetime News, Metro TV, Senin 9 November 2026.
Saat ini, pemerintah tengah mengevaluasi total 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi sejak tahun 1965. Dari jumlah tersebut, baru empat kasus yang berhasil diproses hingga ke pengadilan.
Sementara itu, 13 kasus sisanya masih terhambat dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Beberapa kasus besar yang masuk dalam daftar tunggu tersebut di antaranya adalah Tragedi 1965-1966, kasus Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari, hingga kasus Rumah Geudong di Aceh.
