Jakarta, VIVA - Peluang pekerja kelas menengah mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih menjadi perhatian menjelang penyaluran bantuan untuk kuartal IV. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan nilai bantuan Rp900 ribu yang dibayarkan sekaligus.
Namun, belum semua kelompok pekerja dapat dipastikan masuk dalam daftar penerima. Pemerintah masih menyelesaikan pendataan dan verifikasi, termasuk untuk menentukan komposisi kelompok masyarakat yang berhak memperoleh bantuan tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, data sebaran penerima BSU kuartal IV-2026 masih dalam proses verifikasi. Ia menjelaskan bahwa proses finalisasi data saat ini masih berlangsung di Kementerian Keuangan.
"Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa," ujar Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Setelah proses pendataan di Kementerian Keuangan selesai, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali memeriksa data calon penerima. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan pekerja yang tercantum dalam daftar benar-benar memenuhi ketentuan program.
Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran serta pembersihan data atau data cleansing yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini diperlukan agar bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan tepat sasaran.
Dengan demikian, peluang pekerja kelas menengah menerima BSU belum dapat dipastikan. Penentuan penerima tetap mengacu pada data final dan kriteria yang ditetapkan dalam regulasi, bukan semata-mata berdasarkan pengelompokan kelas ekonomi.
Besaran BSU dan Syarat Penerima
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pekerja atau buruh yang ditetapkan sebagai penerima BSU 2026 akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Total bantuan yang diterima mencapai Rp900.000 dan dibayarkan sekaligus.
Aturan mengenai penyaluran bantuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar bisa masuk dalam daftar penerima BSU.
Salah satu syarat utamanya adalah penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pekerja juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
