REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar memfasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pembaruan kartu keluarga (KK) bagi sekitar 30 bayi yang lahir bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin. Penyerahan dokumen kependudukan ini dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa.
Munafri menegaskan bahwa pemberian identitas kependudukan sejak hari pertama kelahiran merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak administrasinya. "Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk," ujarnya.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tenaga medis, dan tenaga pengajar. Ia mencontohkan pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah Tamalate dan Barombong yang perlu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar, seperti puskesmas, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data jumlah penduduk yang valid agar pembangunan fasilitas publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Munafri juga menekankan pentingnya pola pelayanan publik yang proaktif dengan menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat, sehingga warga tidak harus selalu mendatangi kantor pemerintahan untuk mengurus kebutuhan administrasi.
Kolaborasi Dukcapil dan Fasilitas Kesehatan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar, M Hatim, mengatakan penerbitan akta kelahiran dan pembaruan KK ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kota kepada keluarga yang mendapatkan kebahagiaan pada momentum hari jadi Makassar. "Hingga Senin siang, sekitar 30 bayi tercatat lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar dan difasilitasi pengurusan dokumen kependudukannya," kata dia.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Pelayanan tersebut dilakukan melalui koordinasi petugas Dukcapil dengan pihak rumah sakit. Penerbitan dokumen tetap mengikuti ketentuan administrasi kependudukan, termasuk persyaratan bagi bayi yang orang tuanya tercatat sebagai warga Kota Makassar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, mengatakan kolaborasi Dukcapil dengan fasilitas kesehatan telah dibangun melalui nota kesepahaman bersama sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memberikan layanan persalinan. Pihaknya berharap kerja sama tersebut terus diperluas, termasuk dengan rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
Dari jumlah tersebut, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dan diharapkan dapat terus dioptimalkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. "Harapan kami ke depan seluruh layanan kesehatan bisa bekerja sama, tidak hanya RS Ibu dan Anak," katanya.
