Jakarta: Anggota Komisi XI DPR, Charles Meikyansah, menyambut baik rencana pemerintah meluncurkan Program Satu Orang Satu Rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Program pembukaan rekening bank gratis ini dinilai menjadi bentuk dukungan nyata negara dalam mempermudah masyarakat di era digitalisasi.
“Program Satu Orang Satu Rekening ini menjadi dukungan dari Negara untuk memperluas akses perbankan kepada masyarakat. Ini sebuah program yang baik dan sangat bermanfaat, khususnya bagi kelompok warga menengah ke bawah,” kata Charles dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 9 November 2026.
Baca Juga :
Komisi III DPR Siap Lembur Bahas RUU Perampasan AsetPemerintah tengah mematangkan stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pada akhir 2026. Melalui program ini, Pemerintah menargetkan pembukaan rekening bagi sekitar 25,16 juta penduduk dewasa berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1 hingga desil 4. Setiap rekening nantinya akan diberi saldo awal sebesar Rp50 ribu dengan total anggaran mencapai Rp1,28 triliun.
Selain memperluas inklusi keuangan, Charles menilai program ini sangat krusial untuk mendukung efisiensi transaksi harian serta mendorong program digitalisasi bantuan sosial (bansos).
“Hari ini kita ketahui, digitalisasi sudah menyentuh semua lini termasuk dalam transaksi keuangan sehari-hari. Program Satu Orang Satu Rekening akan mempermudah akses digitalisasi keuangan masyarakat,” ucap Charles.
Ia menambahkan bahwa skema transfer langsung (Government-to-Person) melalui rekening perbankan akan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran bansos.
“Program Satu Orang Satu Rekening juga menjadi pendekatan yang tepat untuk mendukung digitalisasi bansos yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap anggota Fraksi NasDem tersebut.
Ilustrasi rekening. Foto: Dok. Cermati
Charles mendorong Pemerintah bersama lembaga otoritas dan bank pelaksana untuk menggalakkan sosialisasi serta edukasi secara intensif. Terutama mengenai rincian aturan perbankan seperti biaya administrasi, saldo minimum, dan penarikan.
“Selagi Pemerintah mematangkan program ini, lembaga otoritas dan bank pelaksana perlu memperluas informasi mengenai ketentuan sebelum program diluncurkan,” kata Charles.
Ia menyarankan agar sosialisasi memanfaatkan jaringan perangkat desa, RT, dan RW yang dekat dengan warga rentan, serta menerapkan sistem penjemputan bola bagi warga yang mengalami kendala aksesibilitas fisik ke bank.
"Warga perlu mengetahui berapa saldo yang dapat digunakan dan biaya yang mungkin timbul setelah rekening dibuka. Kepastian tersebut membantu masyarakat memilih cara bertransaksi yang sesuai kebutuhan,” kata Charles.
Lebih lanjut, Charles menekankan pentingnya metode penjemputan bola dan penyediaan pos pengaduan yang mudah dijangkau bagi warga di wilayah terpencil. Pihak perbankan juga diminta mengantisipasi kendala teknis, seperti keberadaan rekening lama milik warga yang sudah tidak aktif atau kehilangan akses.
“Mekanisme pembukaan juga perlu mengantisipasi warga yang memiliki rekening lama tetapi kehilangan akses. Pemeriksaan terhadap keadaan tersebut diperlukan agar solusi yang diberikan sesuai kebutuhan, termasuk pemulihan akses apabila memungkinkan,” papar Charles.
Untuk menjamin kenyamanan warga, Charles meminta perbankan membuka layanan pendampingan dan penanganan kendala yang responsif.
“Warga harus memperoleh penjelasan apabila terjadi kendala, langkah penyelesaian, dan pihak yang dapat membantu untuk mengatasi persoalan tersebut,” kata Charles.
Ia pun berharap rekening bank dari program pemerintah ini tidak sekadar dipakai saat pencairan bansos semata, melainkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk transaksi harian masyarakat.
"Masyarakat harus dapat menggunakan rekening untuk menerima penghasilan, menyimpan uang, atau memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari,” kata Charles.
