REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Legislatif (Baleg) DPR RI menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta diarahkan sebagai payung hukum (umbrella act) yang memastikan perlindungan hak-hak mendasar pencipta karya secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin.
Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa posisi undang-undang seharusnya mengatur sejumlah hal yang bersifat umum dan mendasar. Sementara itu, rincian teknis pelaksanaan akan didelegasikan ke peraturan turunan seperti peraturan pemerintah (PP).
"Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang kan dirumuskan," kata Bob di hadapan jajaran panitia kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Transformasi Pembentukan Undang-Undang
Bob mengatakan, langkah mewujudkan payung hukum ini selaras dengan transformasi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (UU P3) yang tengah dibenahi DPR. Penataan itu bertujuan agar undang-undang induk tidak melahirkan terlalu banyak aturan pelaksana yang saling tumpang tindih akibat ego sektoral antar-lembaga.
"Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya," ucap dia.
Tiga Hak Dasar Pencipta
Dalam paparannya, Bob menekankan tiga hak mendasar yang melekat pada diri seorang pencipta karya, baik karya musik, literatur, maupun karya kreatif lainnya. Ketiga hak tersebut adalah hak moral (moral rights), hak eksklusif (exclusive rights), dan hak ekonomi (economic rights).
"Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," tegasnya.
Terkait dinamika pembahasan RUU Hak Cipta, DPR telah menerima 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah yang mayoritas menyentuh substansi pasal. Bob menyampaikan bahwa Baleg DPR sudah terbiasa mengolah ribuan DIM dengan prinsip keterbukaan publik.
Dia menjamin, seluruh pembahasan pasal demi pasal, hingga ke detail koma dan titik, dapat dipantau oleh masyarakat luas mulai dari Aceh hingga Papua tanpa ada pasal titipan dan perundingan tertutup.
Pergeseran Doktrin Pidana di Era Digital
Menutup paparannya, Bob mengulas mengenai kemungkinan pergeseran doktrin penegakan hukum pidana di era digital. Menurutnya, pelanggaran di ruang digital seperti penggandaan tanpa izin atau pembajakan berpotensi mengadopsi doktrin monoistik, mirip dengan tindak pidana penyadapan.
Dalam doktrin monoistik, perbuatan materiil (actus reus) menjiplak atau mengambil karya di ranah digital secara otomatis dianggap telah memenuhi unsur niat jahat (mens rea). "Dalam penyusunan penegakan hukum kita ke depan, ada kemungkinan mengarah ke konsep monoistik karena faktor digitalisasi," ungkapnya.
"Siapapun yang menjiplak, apa pun niat awalnya, dapat dianggap beritikad buruk," sambung Bob.
