REPUBLIKA.CO.ID, AMBON, – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mulai menyusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan perkotaan Bula. Langkah ini diambil sebagai pedoman strategis dalam mengembangkan wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi dan investasi yang terarah.
Wakil Bupati SBT M. Miftah Thoha Rumarey Wattimena menegaskan bahwa penataan kawasan Bula perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Hal ini disampaikannya saat membuka Konsultasi Publik I RDTR Kawasan Perkotaan Bula dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Bula, Senin (9/11).
“Penataan kawasan Bula perlu dilakukan secara terarah, terpadu, dan berwawasan lingkungan agar pertumbuhan perkotaan tidak mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan,” ujar Wattimena dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Menurut Wattimena, penyusunan RDTR menjadi langkah penting untuk memastikan perkembangan Kota Bula berjalan sesuai perencanaan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan kota tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas.
“Pertumbuhan ini tentu kita tidak ingin pembangunan di Kota Bula berjalan tanpa arah atau mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tegasnya.
Instrumen Kepastian Investasi
Wattimena menjelaskan bahwa RDTR tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif semata. Lebih dari itu, dokumen ini menjadi instrumen vital untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Melalui dokumen RDTR, pengaturan ruang kawasan Bula akan mencakup berbagai peruntukan secara komprehensif. Cakupan tersebut meliputi kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran, ruang terbuka hijau, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Wattimena menambahkan, penyusunan RDTR perlu diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan ekonomi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Ia berharap konsultasi publik dan FGD tersebut menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan. Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar RDTR Kawasan Perkotaan Bula menghasilkan pengaturan tata ruang yang terpadu dan memiliki kepastian hukum yang kuat.
