Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional merupakan bentuk politik sandera.
Hasto curiga penyadapan tersebut dimanfaatkan sebagai alat intimidasi untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
Terlebih, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang disadap.
Oleh karena itu, Sekjen PDIP mengecam keras praktik penyadapan ilegal yang tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha sepanjang 2025-2026.
Dalam kasus ini, sejumlah perwira tinggi Polri, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU), telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Nama Ibu Mega termasuk menjadi tokoh yang disadap. Maka ini adalah penyalahgunaan kewenangan yang tidak bisa ditolerir. Apalagi penyadapan itu dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik kekuasaan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Kasus penyadapan yang menggegerkan dan sorotan publik ini masih didalami Bareskrim Polri.
Penyidik sampai saat ini diketahui masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat hingga motif di baliknya.
Hasto pun meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut hingga tuntas, termasuk mengungkap pihak yang menjadi penerima informasi akhir atau pemberi perintah penyadapan.
"Bagi kalangan civil society dan jurnalis dan elit politik, penyadapan ini juga dipakai sebagai alat untuk melakukan intimidasi, sebagai suatu politik sandera. Maka PDI Perjuangan menyerukan agar terhadap kasus penyadapan ini harus diusut secara tuntas siapa user akhir dari penyadapan tersebut," ungkapnya.
Hasto lantas menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat negara untuk kepentingan politik oleh pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, praktik penyadapan terhadap Presiden yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan persoalan serius.
Ia menyinggung posisi Polri sebagai alat negara yang seharusnya menjalankan tugas untuk melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat supremasi hukum.
