jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra kembali bicara perkembangan penyidikan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Yusril menyebut penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
BACA JUGA: Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Lihatlah Posisi Duduk Seskab Teddy
Menurutnya, intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara merupakan primus inter pares atau ‘yang utama di antara yang setara’. Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.
"Sementara ini, cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," kata Yusril di Jakarta, Senin (9/11/2026).
BACA JUGA: Narasi soal Jenderal Listyo Sadap Prabowo sebagai Pengalihan Isu Harus Dicermati Kritis
Namun, dia menyerahkan penjelasan teknis mengenai perkembangan penyidikan kasus dimaksud kepada Bareskrim Polri, termasuk ihwal perlu atau tidaknya membuka substansi hasil sadapan kepada publik.
Yusril juga menyebut pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya itu.
BACA JUGA: Info dari Dasco: Sudah Ada Permintaan Lintas Fraksi agar Masalah Gibran Segera Dibahas
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun," ucapnya.
Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut maupun pengembangannya.
Menurut dia, penanganan perkara itu sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian agar penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami percaya Bareskrim akan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Selain itu, Yusril mengatakan Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan agar penegakan hukum dilakukan secara objektif sesuai norma hukum yang berlaku dan tanpa pandang bulu.
Hingga kini penyidikan masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman keterangan ahli.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk melakukan pengusutan mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis (5/11), mengatakan tim khusus tersebut akan mencermati berbagai informasi secara cermat, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Komisi III DPR yang membidangi penegakan hukum telah menjadwalkan rapat kerja bersama Kapolri pada Kamis (12/11) mendatang guna membahas dalang dan motif dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha dalam kurun waktu tahun 2025 hingga 2026.(Ant/JPNN)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
