Perusahaan dan pelaksana penempatan tenaga kerja tidak boleh sembarangan menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja dan pencari kerja. Larangan tersebut menjadi salah satu ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Pasal 78 ayat (1) mengatur bahwa pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
"Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja dilarang: a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh; dan/atau b. menahan ijazah dan/ atau dokumen pribadi milik Pekerja/Buruh, sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja"
Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Pasal 78 ayat (2) menyebutkan,
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum untuk ijazah dan/ atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja berdasarkan Perjanjian Kerja tertulis".
Larangan serupa juga berlaku bagi pelaksana penempatan tenaga kerja. Pasal 50 ayat (1) menyatakan, pelaksana penempatan tenaga kerja dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam proses penempatan kerja.
"Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang: b. menahan ijazah danlatau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja"
