Pemerintah menyiapkan insentif pajak bagi sekitar 13 juta pekerja sektor formal dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan. Bantuan tersebut diberikan melalui skema pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, insentif PPh 21 DTP menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi kelompok kelas menengah.
Airlangga menyampaikan hal tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026). Berdasarkan perkiraan pemerintah, jumlah pekerja yang masuk dalam sasaran insentif tersebut mencapai sekitar 13 juta orang.
Sementara itu, pekerja dengan penghasilan lebih rendah menjadi sasaran program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp900.000 bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Airlangga menjelaskan, BSU diperuntukkan bagi pekerja berpenghasilan di bawah batas yang ditentukan, bukan kelompok kelas menengah. Penentuan penerima juga mengacu pada nominal gaji, termasuk bagi pekerja di daerah dengan upah minimum tinggi seperti Jakarta.
Namun, Airlangga menyebutkan bahwa data calon penerima BSU masih dalam proses pertukaran di Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, proses finalisasi data penerima bantuan masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran.
Data akhir penerima baru dapat ditetapkan setelah seluruh proses pemeriksaan tersebut selesai.
