Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk memetakan potensi sumber daya manusia (SDM) serta memperluas akses kerja luar negeri yang prosedural bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir," kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Mukhtarudin mengatakan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Salah satu upaya untuk mewujudkan target tersebut adalah melalui program SMK Go Global.
Pemerintah menargetkan penyiapan 500.000 pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan dan kompetensi global serta siap bekerja di luar negeri selama periode 2026-2029.
Ia mengatakan pelatihan dalam program tersebut dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional, baik berdasarkan permintaan pemberi kerja (job order) maupun tren penempatan pekerja migran Indonesia.
Sementara itu, Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan kesiapan organisasinya mendukung kerja sama tersebut melalui optimalisasi jaringan organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki.
"Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini," kata Zulfikar.
Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak menyepakati lima ruang lingkup kerja sama, yakni pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran, peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran beserta keluarganya.
Kerja sama juga mencakup sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, termasuk pencegahan penempatan ilegal, serta pendampingan dan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, data acuan, serta mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi pekerja migran.
Adapun KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi di daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, dan jejaring pemberdayaan ekonomi untuk mendukung program tersebut.
Kerja sama itu merupakan tindak lanjut audiensi KP2MI dan KAHMI pada 19 Oktober 2026. Kedua pihak selanjutnya akan menyusun perjanjian kerja sama teknis antar-unit terkait dan melakukan koordinasi berkala untuk menyelaraskan program serta rencana aksi.
Mukhtarudin berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.
Baca juga: KP2MI sambut UU baru beri kewenangan awasi pemagangan luar negeri
Baca juga: KP2MI gandeng UKI jembatani kesenjangan kompetensi tenaga kerja global
Baca juga: KP2MI dorong optimalisasi KUR guna permudah penempatan pekerja migran
"Ini bagian dari sinergi kita untuk memperkuat sisi pelindungan pekerja migran Indonesia. Kita ingin membangun ekosistem pelindungan yang holistik, dari hulu sampai ke hilir," kata Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, dalam keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin.
Mukhtarudin mengatakan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan Majelis Nasional KAHMI di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin.
Dia mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Salah satu upaya untuk mewujudkan target tersebut adalah melalui program SMK Go Global.
Pemerintah menargetkan penyiapan 500.000 pekerja migran Indonesia yang memiliki keterampilan dan kompetensi global serta siap bekerja di luar negeri selama periode 2026-2029.
Ia mengatakan pelatihan dalam program tersebut dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional, baik berdasarkan permintaan pemberi kerja (job order) maupun tren penempatan pekerja migran Indonesia.
Sementara itu, Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan kesiapan organisasinya mendukung kerja sama tersebut melalui optimalisasi jaringan organisasi dan sumber daya manusia yang dimiliki.
"Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini," kata Zulfikar.
Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua pihak menyepakati lima ruang lingkup kerja sama, yakni pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran, peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran beserta keluarganya.
Kerja sama juga mencakup sosialisasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman, termasuk pencegahan penempatan ilegal, serta pendampingan dan pelindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, data acuan, serta mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi pekerja migran.
Adapun KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi di daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, dan jejaring pemberdayaan ekonomi untuk mendukung program tersebut.
Kerja sama itu merupakan tindak lanjut audiensi KP2MI dan KAHMI pada 19 Oktober 2026. Kedua pihak selanjutnya akan menyusun perjanjian kerja sama teknis antar-unit terkait dan melakukan koordinasi berkala untuk menyelaraskan program serta rencana aksi.
Mukhtarudin berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi diwujudkan melalui program konkret yang memberikan manfaat langsung bagi calon pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.
Baca juga: KP2MI sambut UU baru beri kewenangan awasi pemagangan luar negeri
Baca juga: KP2MI gandeng UKI jembatani kesenjangan kompetensi tenaga kerja global
Baca juga: KP2MI dorong optimalisasi KUR guna permudah penempatan pekerja migran
