HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mengantisipasi pelanggaran izin tinggal orang asing sebelum terjadi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar meluncurkan SIPANDU (Sistem Pengingat Izin Tinggal Terpadu), Senin, 9 November 2026, pukul 16.00 WITA, di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar.
Peluncuran inovasi ini dihadiri jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar serta mahasiswa. SIPANDU hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, khususnya dalam pemantauan masa berlaku izin tinggal orang asing.
Melalui sistem ini, pemegang izin tinggal akan memperoleh pengingat sebelum masa berlaku izinnya berakhir. Dengan demikian, potensi keterlambatan perpanjangan maupun pelanggaran izin tinggal dapat diantisipasi lebih dini.
Menariknya, SIPANDU bukan merupakan aplikasi baru yang berdiri sendiri. Sistem ini dirancang sebagai penyempurnaan pemanfaatan data pada Molina (Modul Lalu Lintas Orang Asing), sehingga proses pemantauan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, sistematis, dan terukur.
Kepala Seksi Izin Tinggal Keimigrasian, Anggi Adriyudo, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa SIPANDU memiliki tiga komponen utama.
Pertama, pengiriman pengingat otomatis melalui surat elektronik dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Notifikasi dikirimkan masing-masing 14 hari dan tujuh hari sebelum izin tinggal berakhir.
Kedua, klasifikasi risiko berdasarkan lima parameter penilaian. Melalui mekanisme ini, setiap pemegang izin tinggal dikelompokkan ke dalam kategori risiko tinggi, sedang, atau rendah. Hasil klasifikasi tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam menentukan prioritas dan langkah tindak lanjut.
Ketiga, dasbor pemantauan yang memungkinkan petugas memonitor perkembangan penanganan serta melakukan verifikasi status akhir melalui Molina.
Implementasi SIPANDU diperkuat melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Lanjut SIPANDU yang mulai berlaku pada 4 November 2026. SOP tersebut mengatur enam tahapan pelaksanaan, mulai dari pengambilan data izin tinggal dari Molina, penginputan data ke SIPANDU, pengiriman notifikasi H-14 dan H-7, hingga tindak lanjut berdasarkan tingkat risiko.
Selanjutnya, petugas melakukan verifikasi status pada H+1. Apabila masih terdapat kasus yang belum terselesaikan, penanganannya akan diteruskan kepada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Hasil implementasi awal menunjukkan capaian yang positif. Hingga 4 November 2026, SIPANDU telah memantau 952 pemegang izin tinggal. Sebanyak 321 notifikasi berhasil dikirimkan kepada 199 orang asing tanpa kegagalan pengiriman. Sementara itu, dari 180 status akhir yang telah diverifikasi, seluruhnya tercatat dalam kategori patuh.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui sistem pengingat dapat menjadi instrumen pendukung dalam meningkatkan kepatuhan orang asing terhadap ketentuan keimigrasian.
“Mulai hari ini, kita tidak lagi menunggu pelanggaran. Kita mengingatkan sebelum terlambat,” ujar Anggi Adriyudo, dalam kegiatan peluncuran tersebut.
Pernyataan tersebut menegaskan perubahan pendekatan pengawasan keimigrasian, dari yang semula cenderung berorientasi pada penanganan setelah terjadi pelanggaran, menjadi lebih proaktif melalui deteksi dini dan pencegahan.
Ke depan, SIPANDU direncanakan terus dikembangkan melalui penambahan kanal pengingat WhatsApp, pemberian notifikasi lebih awal hingga 30 hari sebelum izin tinggal berakhir, pembentukan forum komunikasi bersama para penjamin orang asing, serta penyusunan laporan kinerja secara berkala setiap bulan.
Tidak hanya untuk mendukung pelayanan dan pengawasan di Makassar, inovasi ini juga diharapkan dapat direplikasi di kantor imigrasi lainnya sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pelayanan keimigrasian yang semakin modern, responsif, dan akuntabel.
SIPANDU merupakan aksi perubahan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026, dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, bertindak sebagai mentor.
Melalui inovasi ini, Kantor Imigrasi Makassar menegaskan bahwa pengawasan yang efektif tidak selalu dimulai dari penindakan. Justru, pengawasan terbaik adalah ketika potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. (*)
