JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan sejauh ini tidak ada rencana pemerintah membentuk satuan tugas atau Satgas untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subanto.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun," tegas Yusril dalam keterangannya, pada Senin (9/11/2026).
Menurut penjelasannya, hal itu dikarenakan Prabowo memberikan kepercayaan kepada Bareskrim Polri untuk mengusut perkara dimaksud.
Baca Juga: Tito Karnavian Bantah Dicekal terkait Penyadapan: Dari 2019 Saya Tak Ikut Urusan Polisi
"Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," tegasnya.
Dia mengatakan, penyidikan di Bareskrim masih berlangsung dengan pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman keterangan ahli.
"Ingin saya tegaskan sekali lagi, bahwa pada hari pertama dilakukan penahanan terhadap tiga orang, dan kemudian sorenya, sampai sore itu ditahan tiga orang," jelasnya.
"Dan pada sampai saat itu pasal-pasal yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan, intersepsi elektronik berdasarkan pasal-pasal di dalam KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE."
Namun dalam perkembangannya, kata dia mengarah pada dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.
"Penyidikan ini kan berkembang terus, malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan, dan besoknya baru kami bisa memastikan ini ada, apa namanya indikasi tindak pidana makar, sesuai Pasal 191, 192, 193," ucap Yusril.
Baca Juga: Habiburokhman Klaim Kasus Penyadapan Lebih Serius dari Makar, Sebut Presiden Bisa Terbitkan Perppu
Sebab itu, kata dia sampai hari ini tidak ada keinginan pemerintah untuk membentuk tim satgas maupun tim penyidik.
"Ini betul-betul penyidik profesional dan kita percayakan kepada kepolisian melakukan tindakan ini,” tegasnya.
Jenderal Polisi jadi TersangkaDalam perkara ini, sebelumnya pada 3 November 2026, Bareskrim lebih dahulu menetapkan tiga jenderal polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Tiga tersangka itu yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin, pada Selasa (3/11) malam, tak hanya presiden, dugaan penyadapan ini turut menyasar sejumlah pihak, mulai dari pejabat negara hingga tokoh organisasi masyarakat atau ormas.
"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan para pengusaha," jelasnya.
Kemudian, pada 5 November 2026, polisi kembali menetapkan satu tersangka yakni Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatannya setelah mengalami stroke.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- yusril
- pemerintah
- penyadapan
- satgas
- kasus penyadapan
- penyadapan prabowo
