Partai politik mulai mengambil ancang-ancang terkait penentuan nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sejumlah partai menyebut hak menyatakan pendapat menjadi opsi yang paling rasional.
PDIP menyebut sudah ada dialog lintas fraksi di DPR terkait wacana tersebut. Mereka menyebut dialog itu merupakan aspirasi dari guru besar serta kelompok masyarakat.
"Dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Dia mengungkit putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia juga menyinggung putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah tingkat SMA Gibran.
"Terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," katanya.
Sebagai informasi, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kemendikbud pada 2019. MK menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, bukan ijazah.
Meski demikian, MK tidak menerima gugatan pemohon. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam sengketa hasil Pilpres.
Pada 30 Oktober, MA mengabulkan kasasi terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan suket tersebut tidak sah.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA.
Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wapres Gibran. Dia menilai hak itu bisa digunakan setelah adanya putusan MA.
"Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat," ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Sebab, dia mengatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dipakai Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dianggap tidak sah. Menurutnya, dari situ DPR sudah bisa menggunakan hak menyatakan pendapat.
"Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA," katanya.
Menurutnya, bola panas polemik ini sekarang ada di DPR. Dia mengatakan DPR bisa saja menyatakan pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah atas dasar putusan MA.
"Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung," jelasnya.
"Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas," sambungnya.
(aik/aik)
