JAKARTA, KOMPAS.TV - Relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung menuduh upaya pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sebagai "pembegalan konstitusi." David menilai upaya pemakzulan melalui DPR sama saja membegal hasil pemilihan langsung.
Hal tersebut disampaikan David Pajung merespons menguatnya seruan pemakzulan Gibran seiring dibukanya masa sidang DPR RI pada Selasa (10/11/2026).
Baca Juga: Dasco Sebut Banyak yang Ingin Sampaikan Aspirasi soal Wapres Gibran ke DPR
Berbagai pihak mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) setelah masa sidang dibuka untuk memakzulkan Gibran.
"DPR RI punya hak untuk menyatakan pendapat, tetapi misalnya kalau diarahkan ke proses pemakzulan itu kita menganggap itu begal konstitusi, membegal hasil pemilihan langsung," kata David Pajung dalam program "Kompas Petang" KompasTV, Senin (9/11/2026).
David Pajung mengeklaim pemakzulan tidak bisa dilakukan karena tidak ada bukti Gibran melakukan pelangaran berat sebagaimana termuat dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945.
Mengenai suket, David Pajung menyebut kontroversi pendidikan Gibran sebatas masalah "administratif."
Sedangkan untuk pemakzulan, David menyebut pasal 7 UUD 1945 menekankan tindakan itu hanya bisa dilakukan jika Gibran terbukti melakukan tindakan seperti mengkhianati negara dan korupsi.
"Kalau saat ini dipersoalkan soal suket, itu hanya soal administratif yang tidak bisa mengalahkan keputusan konstitusi," kata David Pajung.
"Kalau mau memakzulkan dia bukan lagi proses administrasi, tetapi proses konstitusi."
Baca Juga: Surya Paloh soal Pemakzulan Gibran: Kalau Itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan Saja
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- david pajung
- pemakzulan gibran
- hak menyatakan pendapat
- hmp
- relawan jokowi
- wacana pemakzulan gibran
