Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mendorong lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Mundu, Cirebon, Jawa Barat, untuk memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri internasional agar mampu bersaing di pasar kerja global.
"Kita ingin lulusan SMK Indonesia memiliki keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang diakui sehingga mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri global," kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani saat sosialisasi Program SMK Go Global di SMKN 1 Mundu, Cirebon, Senin (9/11).
Christina mengatakan Program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya pemerintah menjembatani pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di tingkat internasional.
Ia menjelaskan bahwa lulusan SMK tidak hanya perlu menguasai keterampilan sesuai bidang keahlian, tetapi juga kemampuan bahasa asing, pemahaman budaya kerja, serta kesiapan menghadapi lingkungan kerja di negara tujuan.
Menurut Christina, peluang kerja di luar negeri, seperti Jepang dan Korea Selatan, terbuka di berbagai sektor, termasuk maritim dan perikanan. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas 500.000 tenaga kerja untuk pasar global secara bertahap hingga 2029, yang terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum.
Christina menegaskan bahwa persiapan calon pekerja migran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta kesiapan bekerja secara profesional.
"Yang kita siapkan bukan sekadar tenaga kerja untuk mengisi lowongan di luar negeri. Kita ingin menyiapkan pekerja migran yang kompeten, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu bekerja secara profesional. Pelindungan harus dimulai sejak sebelum keberangkatan, termasuk melalui persiapan yang baik," katanya.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa dan lulusan SMK mengenai peluang kerja internasional sekaligus mendorong mereka mempersiapkan kompetensi sejak dini.
Risiko migrasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengingatkan para siswa SMKN 1 Mundu agar memahami berbagai risiko migrasi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Risiko tersebut antara lain penipuan rekrutmen digital, eksploitasi dan perdagangan orang, penyalahgunaan data pribadi, serta keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak pekerja.
Karena itu, Dave meminta calon pekerja migran mengutamakan jalur penempatan resmi, memanfaatkan informasi dan layanan pengaduan pemerintah, menjaga komunikasi dengan keluarga, serta membangun profesionalisme.
Ia menilai persiapan yang tepat akan membuat pengalaman bekerja di luar negeri tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia.
Baca juga: SMK Go Global siapkan PMI kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja global
Baca juga: Undana gandeng BP3MI NTT siapkan lulusan untuk pasar kerja global
"Kita ingin lulusan SMK Indonesia memiliki keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang diakui sehingga mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri global," kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani saat sosialisasi Program SMK Go Global di SMKN 1 Mundu, Cirebon, Senin (9/11).
Christina mengatakan Program SMK Go Global yang merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya pemerintah menjembatani pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja di tingkat internasional.
Ia menjelaskan bahwa lulusan SMK tidak hanya perlu menguasai keterampilan sesuai bidang keahlian, tetapi juga kemampuan bahasa asing, pemahaman budaya kerja, serta kesiapan menghadapi lingkungan kerja di negara tujuan.
Menurut Christina, peluang kerja di luar negeri, seperti Jepang dan Korea Selatan, terbuka di berbagai sektor, termasuk maritim dan perikanan. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemberi kerja.
Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas 500.000 tenaga kerja untuk pasar global secara bertahap hingga 2029, yang terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum.
Christina menegaskan bahwa persiapan calon pekerja migran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta kesiapan bekerja secara profesional.
"Yang kita siapkan bukan sekadar tenaga kerja untuk mengisi lowongan di luar negeri. Kita ingin menyiapkan pekerja migran yang kompeten, memahami hak dan kewajibannya, serta mampu bekerja secara profesional. Pelindungan harus dimulai sejak sebelum keberangkatan, termasuk melalui persiapan yang baik," katanya.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa dan lulusan SMK mengenai peluang kerja internasional sekaligus mendorong mereka mempersiapkan kompetensi sejak dini.
Risiko migrasi
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengingatkan para siswa SMKN 1 Mundu agar memahami berbagai risiko migrasi sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.
Risiko tersebut antara lain penipuan rekrutmen digital, eksploitasi dan perdagangan orang, penyalahgunaan data pribadi, serta keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak pekerja.
Karena itu, Dave meminta calon pekerja migran mengutamakan jalur penempatan resmi, memanfaatkan informasi dan layanan pengaduan pemerintah, menjaga komunikasi dengan keluarga, serta membangun profesionalisme.
Ia menilai persiapan yang tepat akan membuat pengalaman bekerja di luar negeri tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia.
Baca juga: SMK Go Global siapkan PMI kompeten sesuai kebutuhan pasar kerja global
Baca juga: Undana gandeng BP3MI NTT siapkan lulusan untuk pasar kerja global
