JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak sah setelah masa reses.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai DPR tidak harus menjadikan hak angket sebagai satu-satunya pilihan.
Sementara itu, menurut Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi persoalan hukum tidak dicampuradukkan.
Menurutnya, pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah tidak serta-merta membatalkan riwayat pendidikan Gibran maupun membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.
Baca Juga: 14 Pengacara Siap Wakili Wapres Gibran Hadapi Kasus Suket | SAPA MALAM
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dian-Septina
Sumber : Kompas TV
- dialog
- suket ijazah gibran
- ijazah gibran
- bivitri
- Dedek Prayudi
- psi
