REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Dua perempuan Inggris yang semula dilarang menghadiri rapat pemerintahan dan dituduh mengintimidasi pejabat publik berhasil membalikkan keadaan. Setelah hampir setahun menghadapi perselisihan hukum, keduanya justru memperoleh permintaan maaf tanpa syarat dari Pemerintah Kota Bristol, Inggris, yang mencabut tuduhan terhadap mereka dan mengakui kesalahan prosedur dalam menjatuhkan sanksi.
Kedua perempuan itu adalah Dr Phoebe Beedell dan Wendy Stephenson, anggota kelompok pembela hak-hak perempuan Women of Wessex. Mereka dilarang memasuki Balai Kota Bristol dan menghadiri rapat dewan selama enam bulan setelah mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah mengenai identitas gender dan hak-hak transgender pada November 2025.
Baca Juga
Profil Laksamana Wanita Pecatan Hegseth
Eks Laksamana Wanita Pecatan Hegseth Menang Pemilu, Kini si Menteri Terancam Dimakzulkan
Kenangan Letjen Suryo Prabowo terhadap Almarhum Laksamana Widodo AS
Namun, sebagaimana dilaporkan BBC News pada 30 Oktober 2026, keputusan tersebut berbalik setelah keduanya mengajukan gugatan hukum. Bristol City Council akhirnya mengakui bahwa mereka seharusnya mendapatkan kesempatan membela diri sebelum sanksi dijatuhkan. Pemerintah daerah itu juga sepakat menanggung sebagian biaya hukum yang dikeluarkan kedua perempuan tersebut.
Perkembangan ini menjadi perhatian karena persoalannya melampaui perdebatan mengenai identitas gender. Kasus tersebut turut mempertanyakan batas kewenangan pejabat pemerintah dalam membatasi partisipasi masyarakat, terutama ketika warga menyampaikan pandangan yang bertentangan dengan kebijakan penguasa.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Berawal dari Pertanyaan dalam Rapat Dewan
Perselisihan bermula dari serangkaian rapat Dewan Kota Bristol yang mempertemukan anggota masyarakat dengan para politikus setempat. Beedell dan Stephenson termasuk warga yang mempertanyakan apakah kebijakan pemerintah daerah telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Inggris mengenai definisi jenis kelamin dalam hukum kesetaraan.
Keduanya tergabung dalam Women of Wessex, organisasi yang memperjuangkan pandangan gender-critical, yakni keyakinan bahwa jenis kelamin biologis mempunyai kedudukan penting dalam penerapan hak-hak berbasis jenis kelamin. Kelompok tersebut berulang kali meminta pemerintah daerah meninjau kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan keputusan pengadilan tertinggi Inggris.
Menurut laporan Bristol24/7, pada salah satu rapat, Stephenson meminta pemerintah daerah mencabut kebijakan inklusi transgender serta keputusan politik yang mengakui identitas gender berdasarkan pengakuan individu. Sejumlah anggota dewan dari Partai Hijau meninggalkan ruang rapat sebagai bentuk protes terhadap pernyataan tersebut.
Ketegangan berlanjut dalam pertemuan berikutnya ketika beberapa anggota dewan menunjukkan poster yang mendukung hak-hak transgender. Tindakan itu memperuncing perbedaan pandangan antara para pejabat terpilih dan kelompok perempuan yang meminta pemerintah mematuhi putusan pengadilan.
Insiden yang menjadi dasar larangan terjadi pada 4 November 2025. Pemerintah daerah menuduh Beedell dan Stephenson menghadapi dua anggota dewan di area penerimaan tamu Balai Kota dengan cara yang membuat mereka merasa terintimidasi.
Beedell membantah telah melakukan intimidasi. Kepada BBC, dia menjelaskan bahwa dirinya hanya mendekati seorang anggota dewan untuk mengajukan pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Agung yang memandang jenis kelamin secara biologis dalam penerapan Equality Act 2010.
Menurut penuturannya, percakapan tersebut berlangsung kurang dari satu menit sebelum anggota dewan meninggalkan lokasi. Beedell juga menyatakan bahwa Stephenson tidak berada di tempat ketika percakapan itu berlangsung.
Meskipun kedua perempuan membantah tuduhan tersebut, Pemerintah Kota Bristol tetap memberlakukan larangan menghadiri rapat selama enam bulan. Stephenson bahkan kehilangan jabatannya sebagai ketua Independent Remuneration Panel, lembaga independen yang memberikan rekomendasi mengenai remunerasi anggota dewan.
