Pantau -- Keputusan peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari paruh waktu menjadi penuh waktu per 1 Januari 2027 menuai respons positif dari Senayan.
Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menyambut kebijakan tersebut sebagai bentuk penghargaan nyata atas pengabdian panjang para tenaga honorer pelayan publik.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Shintya Sandra Kusuma menilai kebijakan ini menjadi pengakuan konstitusional atas keringat guru, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, hingga Satpol PP.
Partai berlambang banteng moncong putih itu memandang kepastian status kepegawaian sebagai instrumen utama mengangkat harkat martabat para pekerja di daerah.
“Ini merupakan penghormatan nyata negara atas keringat dan pengabdian para tenaga pelayanan publik. Kepastian status harus menjadi bagian dari upaya kita menghargai mereka yang selama ini telah bekerja untuk masyarakat,” kata Shintya Sandra Kusuma melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Politikus perempuan PDI Perjuangan itu mengingatkan pentingnya pengawalan ketat dalam proses validasi data kepegawaian di seluruh kementerian dan lembaga.
Negara wajib menjamin proses verifikasi berjalan adil tanpa menyisakan satu pun tenaga honorer yang memenuhi kriteria.
“Jangan sampai kebijakan ini menyisakan celah ketidakpastian. Pemerintah harus menjamin seluruh proses berjalan transparan dan adil, sehingga tidak ada nama yang tercecer,” tegasnya.
Terkait kesiapan implementasi di lapangan, PDI Perjuangan mendesak pemerintah pusat dan daerah menghitung kekuatan fiskal secara matang sebelum eksekusi berjalan.
Peningkatan status kepegawaian tidak boleh berhenti pada perubahan nomenklatur administratif semata tanpa perbaikan ekonomi yang memadai.
Komisi II DPR RI memastikan pengawasan ketat terhadap anggaran daerah agar pencairan hak finansial serta jaminan sosial pegawai tidak tersendat.
PDI Perjuangan menuntut standarisasi penghasilan yang layak agar disparitas kesejahteraan antarwilayah dapat segera teratasi.
“Jangan sampai setelah bertahun-tahun mengabdi, mereka hanya mendapatkan perubahan nama status tanpa perubahan kesejahteraan. Perjuangan kita belum selesai. Kepastian status harus berjalan beriringan dengan kepastian kesejahteraan,” ungkap legislator asal Jawa Barat tersebut.
Melalui garis perjuangan politik di parlemen, PDI Perjuangan berkomitmen mengawal penuh pengalihan status PPPK penuh waktu agar berbuah manis bagi kesejahteraan aparatur.
