Jakarta, ERANASIONAL.COM – Seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Selatan diberhentikan setelah terbukti melakukan pungutan liar (pungli) di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo Pancoran.
Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penelusuran dan pemeriksaan pihak Sudin LH Jakarta Selatan terhadap laporan masyarakat terkait dugaan praktik pungli yang dilakukan petugas di lokasi tersebut.
Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Sudin LH Jakarta Selatan, Kamil Salim, mengatakan keputusan pemberhentian diambil setelah pihaknya menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan petugas bersangkutan.
Menurut Kamil, praktik pungutan di luar ketentuan tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan aturan dan prinsip pelayanan kebersihan kepada masyarakat.
“Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan,” ujar Kamil, Senin (9/11/2026).
Selain melakukan pungutan liar, petugas PJLP tersebut juga diketahui tidak menjalankan kewajibannya sebagai petugas lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan.
Kamil menegaskan, pemberhentian tersebut menjadi bentuk komitmen Sudin LH Jakarta Selatan dalam menjaga kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas seluruh personel di lapangan.
“Tindakan tegas ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang, Sudin LH Jakarta Selatan juga akan memperketat pengawasan terhadap petugas di seluruh TPS dan titik operasional pelayanan kebersihan lainnya.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap personel bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta tidak menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kamil menyebut evaluasi dan koordinasi secara berkala akan terus ditingkatkan guna menjaga kualitas pelayanan kebersihan agar berjalan tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Ia juga meminta masyarakat, termasuk petugas pengangkut sampah mandiri maupun pengelola gerobak swadaya, untuk berani melaporkan apabila menemukan indikasi pungli atau pelanggaran prosedur yang dilakukan petugas di lapangan.
“Peran aktif dan pengawasan dari masyarakat sangat kami harapkan. Jika ada oknum yang meminta imbalan di luar ketentuan, segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar bisa langsung kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
