Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk mengevaluasi progres penanganan pascabencana selama satu tahun di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Rapat tersebut membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan di tiga provinsi tersebut.
Advertisement
"Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh beliau satu Satgas untuk Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia menjelaskan, bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan. Lebih dari 2,1 juta warga terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.
Selain itu, bencana merusak lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
"Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Mendagri.
Sejak awal penanganan, Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp 12,34 triliun. Dukungan tersebut antara lain mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp 268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp 10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp 1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.
"Saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal," jelas Tito.
