Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur larangan penggunaan rokok elektrik atau vape. MUI juga meminta pemerintah menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut.
Desakan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Melalui fatwa tersebut, MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.
Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dokumen tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengendalikan peredaran serta penyalahgunaan rokok elektrik.
MUI menyatakan fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, ketentuan dalam fatwa dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.
MUI juga mengimbau seluruh pihak menyebarluaskan ketetapan tersebut agar diketahui umat Islam dan pihak-pihak yang berkepentingan.
“Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak diimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini,” tulis fatwa MUI seperti dikutip Selasa (10/11).
Pada bagian ketentuan umum, MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai produk rokok yang menggunakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya untuk memanaskan cairan tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup penggunanya. Cairan tersebut mengandung sejumlah bahan, antara lain nikotin, gliserin, dan zat penambah rasa.
Sementara itu, nikotin didefinisikan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau atau dihasilkan melalui proses sintesis. Senyawa ini digunakan sebagai bahan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik.
“Yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan,” tulis MUI.
Pada bagian ketentuan hukum, MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, mulai dari risiko kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga upaya mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
MUI juga secara khusus mengharamkan penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, MUI turut menetapkan larangan terhadap kegiatan produksi dan perdagangan vape.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tulis MUI.
12 Rekomendasi MUI untuk Larangan VapeDalam bagian rekomendasi, MUI menyampaikan 12 langkah yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.
Pertama, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur larangan penggunaan vape beserta sanksi bagi pihak yang melanggar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Kedua, Presiden diminta mengambil langkah konkret untuk mengendalikan peredaran vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif produk tersebut.
Ketiga, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian vape berjalan terpadu.
Keempat, Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan mengutamakan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Kelima, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape. BPOM juga perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, terutama dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
Keenam, Kementerian Perindustrian diminta menghentikan penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang sudah berlaku. Evaluasi perlu mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Ketujuh, Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk vape dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Kedelapan, BNN bersama aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape. Keduanya juga diminta menindak tegas praktik peredaran dan penyalahgunaan produk tersebut.
Kesembilan, aparat penegak hukum perlu menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk memproduksi, menyimpan, mendistribusikan, maupun mengonsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kesepuluh, MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai keharaman penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.
Kesebelas, MUI mengimbau masyarakat menghindari penggunaan rokok elektrik sekaligus berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Kedua belas, MUI meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian vape secara berkala. Evaluasi perlu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
