JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik seputar syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan.
Menanggapi desakan berbagai elemen masyarakat agar DPR menggunakan hak konstitusionalnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI) Hasto Kristiyanto menilai langkah penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR sebagai pilihan rasional.
"Banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul," ujarnya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hasto menjelaskan, langkah tersebut dinilai penting untuk menindaklanjuti rangkaian persoalan hukum dan politik sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: David Pajung Sebut Upaya Pemakzulan Gibran Begal Konstitusi: Membegal Hasil Pemilihan Langsung
Juga perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu untuk melancarkan pencalonan Gibran.
"Berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," ucapnya.
Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan terkait suket Gibran dalam putusan kasasi.
"Putusan kasasi: Jumat, 30 Okt. 2026, Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," bunyi keterangan dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Baca Juga: DPR Bahas Suket Gibran, Bivitri dan Dedek Prayudi Soroti Hak Angket hingga Pemakzulan | SAPA MALAM
Dengan dikabulkannya gugatan, maka MA menyatakan suket Gibran yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan agar suket tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Sebelum keluarnya putusan MA, MK dalam pertimbangan putusannya soal gugatan syarat pendidikan Gibran menyatakan tidak menemukan bukti Gibran punya ijazah setara sekolah menengah atas (SMA)/sederajat.
Semenjak adanya putusan MK dan MA tersebut, polemik syarat pendidikan Gibran terus berkembang hingga muncul desakan kepada DPR menggunakan haknya untuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan tertinggi tersebut.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- hasto kristiyanto
- pdip
- gibran
- gibran rakabuming raka
- suket gibran
- ijazah gibran
