JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan dukungan logistik di lebih dari 800 titik rawan bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan.
Kesiapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan bencana mulai dari tahap prabencana hingga pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelum mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
BACA JUGA:Sinergi Kemensos-KPAI Pastikan Perlindungan Siswa Sekolah Rakyat
"Kita ingin sesuai harapan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik. Kita bisa mengantisipasi segala kemungkinan, tentu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Sehingga nanti antisipasinya secara bersama-sama," kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan, keterlibatan Kemensos dimulai sejak tahap prabencana melalui konsolidasi dengan pemerintah daerah dan penyiapan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Selain itu, Kemensos memastikan ketersediaan logistik di lebih dari 800 titik yang tersebar di desa-desa rawan bencana.
“Ketika terjadi bencana, kita ada dukungan logistik di 800 lebih titik. Logistik kita di desa-desa yang rawan bencana,” kata Gus Ipul.
Kemensos juga menyiapkan dukungan operasional berupa pendirian dapur umum serta penyaluran berbagai bantuan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
BACA JUGA:Cakupan Hingga Desil 8, Kemensos Persiapkan Skema Baru PBI-JK
Sementara pada tahap pascabencana, Kemensos memberikan bantuan sosial kebencanaan, termasuk bantuan pengisian perabotan rumah, pemberdayaan, serta dukungan jaminan hidup (jadup) bagi penyintas selama tiga bulan.
"Jadi itu kira-kira yang penyalurannya melalui Kementerian Sosial, yang akan dikoordinasikan dengan bantuan-bantuan dari kementerian, badan, dan juga pemerintah daerah," kata dia.
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bantuan kebencanaan dilakukan berdasarkan data dari pemerintah daerah.
Data tersebut selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Setiap penyaluran, kita selalu berdasarkan data yang dikirim oleh Pemda. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri dan BPS. Setelah itu kita salurkan,” pungkasnya.
