Bahaya kekerasan seksual terhadap perempuan tidak mengenal tempat, termasuk di ruang publik yang digunakan untuk berolahraga. Tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi perempuan untuk menjaga kesehatan dan merawat tubuh ternyata masih menyimpan kerentanan terhadap kekerasan seksual. Mewujudkan ruang aman bagi perempuan pun masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sejumlah perempuan mengungkap kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Hmd dalam layanan sport massage melalui media sosial Threads pada Kamis (5/11/2026).
Salah satu pengungkapan disampaikan oleh terduga korban berinisial LT melalui akun Threads @*i**amb**sr. Dalam unggahannya, LT menceritakan dugaan tindakan kekerasan seksual yang dialaminya saat menjalani layanan sport massage dari Hmd.
Menurut LT, peristiwa tersebut bermula ketika dirinya membuat janji dengan Hmd pada Minggu (18/10/2026). LT menyebut mengalami keluhan pada kaki dan punggung sehingga membutuhkan layanan pemijatan. Keduanya kemudian bertemu sekitar pukul 12.00 WIB di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dalam sesi pemijatan tersebut, LT merasa janggal ketika Hmd memintanya melepas kait pakaian dalam. Padahal, layanan dilakukan di area terbuka. LT kemudian mengaku mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman ketika pemijatan berlanjut ke area privat tubuhnya, meskipun keluhan yang sebelumnya disampaikan berada di bagian kaki dan punggung.
LT mengikuti arahan Hmd karena menganggapnya sebagai pihak yang lebih memahami prosedur pemijatan. Ia juga menyebut Hmd sempat meminta maaf setelah menyadari dirinya terkejut. Namun, pemijatan tetap berlanjut.
Setelah sesi pemijatan berakhir, LT mengaku ingin segera meninggalkan lokasi karena merasa tidak nyaman. Hmd kemudian kembali mengirimkan pesan permintaan maaf. Dalam pesan tersebut, Hmd disebut mengakui tindakannya telah ”kelewatan”.
Dugaan kekerasan seksual serupa diungkap terduga korban berinisial S, pemilik akun Threads @**m*ara**a. Melalui akun Threads-nya, S mengungkap pada Jumat (6/11/2026) bahwa dirinya menggunakan jasa sport massage Hmd karena mengalami cedera shin splint saat menjadi pacer.
Saat itu, S sedang menjadi pacer dalam acara LPS Monas Half Marathon bersama Hmd. S baru menekuni dunia lari kurang dari satu tahun sehingga belum banyak memahami cedera dan penanganannya melalui sport massage.
Hmd yang saat itu bersamaan menjadi pacer dan melihat S cedera menawarkan untuk memberikan jasa sport massage kepadanya. Hmd bahkan menyebut dirinya sport massage tersertifikasi. Ia menjanjikan untuk memberikan penanganan pada cedera S pada malam hari di kamar hotelnya, tempat para pacer menginap.
Malam hari pada 13 Juni 2026, di kamar Hmd, sudah ada dua pacer perempuan lain yang dipijat oleh Hmd sehingga S harus menunggu. Setelah kedua pacer perempuan tersebut ditangani, tiba giliran S untuk ditangani, tetapi sudah tengah malam. Di kamar itu, S dan Hmd tidak hanya berdua, terdapat teman satu kamar S yang merupakan sesama pacer. Hmd berkali-kali menyuruh temannya tidur.
Saat S sedang ditangani, Hmd melewati batas area privat tubuh S dan membuat S tidak nyaman. Terduga Hmd juga mengajaknya memasuki kamar mandi dan membuat S ketakutan. Setelah itu, S segera balik ke kamarnya. Namun, tak berhenti sampai situ, Hmd beberapa kali menghubungi S melalui telepon dan chat untuk meminta S kembali ke kamarnya, tetapi S tidak merespons.
Setelah mengalami kejadian tersebut, terduga korban S baru berani menyuarakan apa yang menimpanya karena dihantui rasa malu dan takut.
Ketika kedua akun Threads itu mencuat, akun lain bermunculan dan mengaku pernah menjadi korban dari terduga pelaku Hmd. Mereka juga mengungkap pernah mengalami kejadian serupa, tetapi tidak berkenan untuk memaparkan kronologi peristiwa.
Dari tiga akun yang dihubungi Kompas, hanya satu terduga korban yang melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian. Penanganan perkara yang melibatkan Hmd hingga Senin (9/11/2026) masih diproses kepolisian.
Beberapa terduga korban mengaku tidak ingin melanjutkan kasus ke tahap pelaporan hukum karena mempertimbangkan adanya relasi kuasa. Hmd disebut sebagai sosok yang cukup dikenal dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan korban.
LT telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat, bahkan sebelum kasus itu ramai di Threads. Kasus tersebut telah berlanjut hingga tahap penyidikan pada Senin (9/11/2026).
Trobek Kasi dari Bagian Humas Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) telah memanggil korban. Namun, korban meminta waktu dan belum bersedia menemui PPA hingga Senin. Ketika Kompas berupaya meminta keterangan lanjutan kepada LT, ia juga belum bersedia memberikan jawaban.
Dosen Sosiologi Gender Universitas Brawijaya, Wida Ayu Puspitosari (36), menyatakan, tidak mudah bagi korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Ada perasaan takut, malu, bahkan putus asa ketika hendak melanjutkan pelaporan.
Wida berpendapat, ketakutan korban tidak boleh semata-mata dilihat sebagai persoalan keberanian individu. Dalam perspektif jender, ketakutan berkaitan dengan struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi rentan ketika berhadapan dengan kekuasaan dan penilaian masyarakat.
Korban kerap menghadapi dua lapis persoalan. Pertama, pengalaman kekerasan yang dialaminya. Kedua, konsekuensi sosial ketika memutuskan untuk mengungkapkan pengalaman tersebut.
Korban dapat merasa takut tidak dipercaya, disalahkan, atau dianggap melebih-lebihkan kejadian. Dalam kasus lain, perilaku korban justru dipertanyakan atau mereka dituduh merusak reputasi, jaringan pertemanan, ataupun posisi tertentu.
Dalam kasus ini, Wida menilai perlu diperhatikan relasi profesional antara masseur dan klien dalam layanan sport massage. Interaksi tersebut melibatkan sentuhan fisik yang memperoleh legitimasi dari pengetahuan dan keahlian profesional.
Klien memberikan kepercayaan karena menganggap sentuhan fisik merupakan bagian dari kebutuhan terapi atau pemulihan fisik. Namun, persetujuan untuk menerima layanan sport massage bukan berarti persetujuan untuk menerima segala bentuk sentuhan.
”Jadi, ketika dua korban belum memutuskan untuk melapor, kita tidak boleh buru-buru menilainya sebagai tindakan yang kurang berani. Mungkin mereka sedang mempertimbangkan risiko sosial, psikologis, maupun konsekuensi lain yang harus dihadapi,” ungkap Wida, Senin.
Captain komunitas lari khusus perempuan RunstoppableWomen, Adinda Nindyachandra (36), menyatakan bahwa perempuan menghadapi sejumlah kerentanan ketika berlari. Mereka tidak selalu bisa benar-benar merasa aman saat berolahraga.
Berangkat dari pengalamannya sebagai pelari perempuan, Dinda merasa harus berpakaian lebih tertutup agar tidak diganggu laki-laki. Ia juga harus memilih rute yang ramai dan menghindari berlari pada malam hari demi merasa lebih aman.
Dinda menilai tidak adil ketika pelari perempuan harus memikirkan berbagai langkah mitigasi agar terhindar dari bahaya ketika berlari. Padahal, mereka hanya ingin berolahraga. Menurut dia, laki-laki seharusnya memiliki kesadaran untuk tidak melakukan pelecehan seksual.
Dinda berharap semua pelari perempuan dapat berlari dengan rasa aman tanpa harus dibayangi kekerasan seksual. Ia juga menegaskan pentingnya masyarakat mengedukasi diri agar tidak menyalahkan korban ketika kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi.
”Stop telling women to protect ourself, why don’t you as men educate yourself (Berhentilah menyuruh perempuan untuk melindungi diri mereka sendiri; mengapa kalian, sebagai laki-laki, tidak mengedukasi diri sendiri saja) untuk tidak melakukan kekerasan seksual,” ujarnya ketika dihubungi, Senin.
Kerentanan pelari perempuan juga muncul ketika mereka mengalami cedera otot. Dinda menuturkan, sport massage merupakan salah satu kebutuhan pelari. Menurut dia, pelari tidak seharusnya menunggu hingga cedera untuk menjalani sport massage. Ibarat mobil, tubuh juga memerlukan perawatan secara berkala.
Dalam kasus yang dialami para terduga korban, Dinda berpendapat bahwa pihak yang memberikan layanan tidak seharusnya memanfaatkan situasi dan kerentanan pelari perempuan. Perempuan seharusnya mendapatkan ruang yang aman dalam dunia olahraga, khususnya di komunitas lari.
Lebih lanjut, dalam perspektif sosiologi, Wida menambahkan bahwa ekosistem olahraga memiliki banyak relasi profesional dan sosial. Di dalamnya terdapat atlet dan pelatih, anggota dan pengelola komunitas, klien dan terapis, hingga perempuan dan penyedia layanan pemulihan fisik.
Relasi tersebut tidak selalu setara. Ada perbedaan pengetahuan, keahlian, otoritas, pengalaman, dan reputasi. Pada kondisi tertentu, ketimpangan tersebut dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kepercayaan.
Persoalan yang lebih mendasar adalah kesetaraan akses perempuan dalam olahraga tidak otomatis berarti kesetaraan dalam keamanan. Menurut Wida, perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berlari, mengikuti kompetisi, atau bergabung dalam komunitas olahraga. Namun, mereka tetap menghadapi kerentanan ketika berhadapan dengan relasi kuasa yang tidak setara.
Wida menekankan, komunitas olahraga tidak boleh hanya membangun budaya prestasi, tetapi juga budaya perlindungan. Menurut dia, komunitas perlu memperjelas standar profesionalitas, batas tindakan, serta persetujuan dalam layanan berbasis sentuhan. Selain itu, perlu tersedia mekanisme pengaduan independen dan kebijakan perlindungan dari kekerasan seksual.
Setelah kasus ini mencuat, sebagian korban yang belum bersedia melapor, tetapi telah berani berbicara di ruang publik juga perlu dihormati.
Wida mengatakan, korban tidak bisa dipaksa menempuh jalur hukum hanya karena kasusnya sudah menjadi perhatian publik. Menurut dia, korban memiliki otonomi untuk menentukan kapan dan bagaimana pengalaman mereka akan ditindaklanjuti.
Namun, hal tersebut bukan berarti komunitas olahraga, khususnya komunitas lari, boleh bersikap pasif. Menurut Wida, komunitas perlu mengupayakan tiga hal.
Pertama, membangun mekanisme perlindungan yang tidak bergantung pada laporan formal. Terutama dalam kegiatan formal, seperti ajang lari ataupun lomba maraton, perlu ada kode etik dan standar profesionalitas. Harus tersedia mekanisme pengaduan yang aman serta prosedur pencegahan kekerasan seksual.
Informasi mengenai dugaan kekerasan yang telah muncul di ruang publik seharusnya dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi sistem perlindungan dan melakukan langkah pencegahan. Namun, evaluasi itu perlu dilakukan tanpa menganggap dugaan tersebut sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Kedua, memastikan tidak ada intimidasi atau tekanan terhadap korban. Korban yang telah berbicara ataupun memilih diam harus mendapatkan ruang aman. Jangan sampai muncul tekanan untuk mencabut pernyataan. Solidaritas antarpelari seharusnya diwujudkan melalui perlindungan.
Ketiga, mengevaluasi legitimasi dan praktik profesional dalam layanan olahraga. Khusus untuk layanan sport massage, perlu ada standar yang jelas mengenai persetujuan tindakan, batas sentuhan profesional, privasi klien, serta hak klien untuk menghentikan layanan kapan pun.
”Keahlian profesional tidak boleh menjadi legitimasi untuk melampaui batas tubuh orang lain. Tanggung jawab komunitas tidak boleh berhenti pada pernyataan simpati atau kecaman setelah kasus menjadi viral. Harus ada perubahan dalam cara organisasi mengelola keamanan anggotanya,” tutur Wida.
