Oleh : Mohammad Ayub Mirdad
Dosen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Koordinator Centre for Strategic and Global Studies
Keputusan Iran mengecualikan kapal India, China, Qatar, dan Irak dari pembatasan di Selat Hormuz menunjukkan bahwa jalur dagang internasional tidak selalu bergerak atas dasar kebebasan navigasi. Di tengah konflik, akses laut strategis bisa berubah menjadi alat tawar-menawar, tekanan ekonomi, bahkan pertukaran kepentingan politik. Namun di antara nama-nama itu, ada satu yang absen dan layak dipertanyakan: Indonesia.
Pada 3 November 2026, Amir Hayat Moqaddam, Wakil Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, menyatakan kapal dari keempat negara itu dibebaskan dari pembatasan. Pengecualian tersebut tidak semata didasarkan pada kedekatan diplomatik.
Teheran punya kalkulasi konkret. India dibutuhkan untuk pasokan obat-obatan, China diharapkan memberi dukungan politik, Qatar memegang peran mediasi, dan Irak adalah tetangga dengan ikatan ekonomi dan politik yang erat. Dengan kata lain, daftar pengecualian itu adalah daftar negara yang dianggap berguna, bukan daftar sahabat.
Hormuz dengan demikian bukan lagi sekadar soal keamanan maritim. Ia menjadi instrumen diplomasi transaksional: akses pelayaran ditukar dengan dukungan ekonomi, politik, dan kepentingan strategis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Lalu, di mana Indonesia?
Pertanyaan ini relevan karena Indonesia bukan negara yang berjarak dari Iran. Jakarta dan Teheran telah lama menjalin hubungan bilateral, dan Indonesia konsisten mengusung bebas-aktif serta penyelesaian konflik lewat diplomasi dan hukum internasional. Persoalan Hormuz pun bukan hal baru bagi kita. Pada Maret 2026, pemerintah menyampaikan bahwa Iran merespons positif permintaan pengamanan pelintasan dua kapal tanker Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro.
Pada Juni 2026, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno masih menyebut komunikasi dengan Iran terus berlangsung untuk menuntaskan urusan kedua kapal itu. Respons positif ternyata tidak sama dengan solusi. Dua kapal milik BUMN energi kita masih dibicarakan berbulan-bulan, sementara negara lain memperoleh pengecualian secara terbuka.
Di titik ini kritik harus presisi. Persoalannya bukan semata doktrin bebas-aktif, melainkan apa yang dibawa doktrin itu ke meja perundingan. Bebas-aktif kerap dipahami sebagai kemampuan menjaga jarak dari rivalitas kekuatan besar, tidak terikat blok, dan membuka hubungan dengan semua pihak. Itu berharga untuk menjaga ruang manuver.
Namun Hormuz memperlihatkan bahwa nonblok dan hubungan baik tidak otomatis berbuah keuntungan ketika kepentingan nasional dipertaruhkan. Dalam logika transaksional, Teheran tidak bertanya siapa yang paling bersahabat, melainkan siapa yang paling berguna.
Tentu perbandingan ini tidak sepenuhnya setara. Qatar dan Irak punya letak geografis dan posisi diplomatik yang tidak dimiliki Indonesia. Mengakui perbedaan itu penting agar kritik tidak terjebak membandingkan yang tak sebanding.
Tetapi justru di situ intinya: masing-masing membawa sesuatu yang diperhitungkan Teheran. Indonesia punya modal berbeda, yakni ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, negara kepulauan yang berkepentingan atas stabilitas maritim, dan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Modal itu belum diterjemahkan menjadi tawaran yang konkret.
Apa yang bisa Indonesia tawarkan? Pertama, kepastian dagang: komitmen perdagangan yang jelas, termasuk komoditas kemanusiaan seperti pangan dan obat-obatan. Kedua, peran politik: Indonesia bisa menjadi penjamin de-eskalasi melalui OKI, ASEAN, dan PBB, dengan kredibilitas sebagai negara tanpa agenda militer di kawasan. Ketiga, imbal balik yang terukur: pengamanan kapal Indonesia dipertukarkan dengan sikap diplomatik yang konsisten di forum multilateral. Tanpa tawaran semacam itu, persahabatan hanya berhenti di jamuan dan pernyataan.
Pendekatan senyap yang selama ini ditempuh memang lazim dalam diplomasi krisis. Namun senyap tanpa tenggat dan tanpa imbalan mudah berubah menjadi penantian. Ada pula risiko preseden: jika pengamanan satu kapal membutuhkan negosiasi berbulan-bulan, negara lain akan membaca bahwa kepentingan Indonesia bisa ditunda tanpa konsekuensi. Pemerintah perlu menetapkan apa yang diminta, apa yang ditawarkan, dan kapan hasilnya harus ada.
Urgensinya bukan teoretis. Ketergantungan Indonesia pada jalur energi internasional adalah kerentanan struktural. Gangguan di Hormuz memengaruhi pasokan minyak, ongkos angkut, harga energi, dan stabilitas ekonomi domestik. Sebagai importir minyak bersih, Indonesia tidak punya kemewahan menunggu.
Setiap hari ketidakpastian pelayaran berarti premi asuransi dan ongkos angkut yang akhirnya ditanggung konsumen dan APBN. Diplomasi maritim tidak boleh hanya hadir saat krisis, melainkan menjadi bagian dari strategi ketahanan nasional.
Pada akhirnya, menjadi sahabat banyak negara adalah modal, bukan jaminan. Hormuz memberi pelajaran yang sangat mahal: kepentingan nasional tidak dilindungi oleh niat baik, melainkan oleh nilai tukar yang diperhitungkan pihak lain. Persahabatan perlu disertai kepentingan timbal balik, kapasitas negosiasi, dan kemampuan membangun pengaruh.
Bebas-aktif bukan sekadar tidak berpihak, melainkan kemampuan memperjuangkan kepentingan nasional tanpa kehilangan independensi. Sebab dalam politik internasional, negara tidak cukup dikenal sebagai sahabat semua pihak. Ia harus punya daya tawar agar kepentingannya tidak sekadar menjadi catatan kaki di meja perundingan negara lain.
