Enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dkk mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan itu diajukan untuk menjamin keamanan para saksi selama proses hukum berlangsung.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut telah masuk sejak 6 November 2026 dan saat ini masih dalam proses penelaahan. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim yang menangani perkara tersebut.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).
Achmadi menjelaskan, LPSK akan mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memutuskan pemberian perlindungan, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, hingga kondisi khusus yang dihadapi masing-masing saksi.
LPSK juga terus memantau perkembangan kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan perlindungan bertambah seiring berjalannya proses hukum.
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sinta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga di antaranya telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet belum menjalani penahanan karena masih dalam pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan ilegal itu disebut berlangsung selama 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa mengikuti ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
