JAKARTA,KOMPAS - DPR akan kembali bersidang hari ini, Selasa (10/11/2026). Selama masa reses DPR, tak sedikit permintaan dari berbagai kalangan terkait pemakzulan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bersamaan dengan desakan ini, komunikasi lintas partai terjalin intens. Salah satu yang mengemuka, pemakzulan Gibran akan dibahas setelah DPR kembali bersidang. Akankah hari ini, DPR langsung memakzulkan Gibran?
Menurut jadwal dari DPR, rapat paripurna akan digelar sekitar pukul 09.30 WIB. Hingga kini, sejumlah anggota DPR sudah terlihat mendatangi gedung DPR.
Desakan pemakzulan Gibran dari berbagai kalangan di masyarakat mulai bergulir kencang setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Kedua putusan ini bernafas sama, yakni menyatakan tidak sah Surat Keterangan Pendidikan SMA Gibran. Padahal, hal itu jadi salah satu syarat untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Berangkat dari desakan tersebut, partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR intens berkomunikasi. Komunikasi ini kian intens terutama setelah pengungkapan kasus dugaan penyadapan pada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Bahkan sejumlah elite parpol terang-terangan hanya memberikan dua opsi atas persoalan itu. Yakni, Gibran mengundurkan diri atau DPR menerbitkan hak menyatakan pendapat sebagai proses dari pemakzulan Gibran.
Salah satunya seperti disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf.
Ia menegaskan, PKS terus menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat terkait Ijazah Gate Gibran Rakabuming Raka. Aspirasi tersebut menghendaki agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan konstitusional di DPR.
Menurutnya, pascaputusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Gibran mundur. Namun, jika tidak, Hak Menyatakan Pendapat merupakan pilihan yang paling relevan untuk diambil oleh DPR.
Penggunaan hak DPR ini, memang harus dilakukan secara kolektif melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi antar fraksi. Karena itu, PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” ujarnya.
Sementara itu, PKB masih mempertimbangkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan persoalan ijazah Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan realitas konstitusional yang ada, opsi penggunaan hak menyatakan pendapat dianggap ideal.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin.
Lebih lanjut, menurutnya, PKB tidak sedang berpindah haluan, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Menurutnya, hak angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah. Sedangkan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.
"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” ujar Khozin.
Meski demikian, Khozin menyebutkan persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan MA dan ada pertimbangan hukum MK ini secara normatif akan memunculkan perdebatan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi “tidak pernah memenuhi syarat pencalonan” atau “tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat” sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” tanya Khozin.
Pertanyaan konstitusional tersebut, lanjut Khozin, menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” kata Khozin.
Di sisi lain, Gibran telah berulang membantah tidak memiliki ijazah SMA. Argumentasinya, dia bisa lulus perguruan tinggi, sehingga jika tidak lulus SMA tak mungkin melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk buka-bukaan terkait ijazah pendidikannya.
Mekanisme hak menyatakan pendapat
Hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional tertinggi yang dimiliki DPR untuk merespons dugaan pelanggaran hukum berat atau ketidaklayakan posisi jabatan. Pelanggaran hukum yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun pembuktian bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Mekanisme untuk menggunakan hak menyatakan pendapat diatur secara ketat dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta dipertegas melalui UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
Proses di internal parlemen dimulai dengan pengajuan usulan hak secara tertulis oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR yang disertai dengan dokumen materi serta bukti-bukti yang sah. Usulan tersebut kemudian dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPR untuk dinilai. Agar usulan hak dapat sah disetujui menjadi keputusan resmi lembaga, rapat paripurna wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari total jumlah anggota DPR, dan keputusan harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Setelah DPR secara resmi menetapkan pendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat, DPR tidak bisa langsung memberhentikannya. DPR wajib melayangkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sesuai amanat konstitusi, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut secara objektif dari sisi hukum paling lama dalam jangka waktu 90 hari setelah permohonan diterima. Apabila dalam sidangnya MK memutuskan bahwa tuduhan DPR tidak terbukti, maka proses pemakzulan gugur demi hukum.
Sebaliknya, jika MK mengeluarkan putusan yang membenarkan pendapat DPR, maka DPR akan menggelar rapat paripurna lagi untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak usulan diterima. Sidang paripurna MPR ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota, dan keputusan akhir mengenai pemakzulan diambil melalui persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.
