KOMPAS.TV - Pusat Strategi Kebijakan (Pustraj ak) Diklat Kumdil Mahkamah Agung menyelenggarakan uji publik rekomendasi kebijakan bertajuk "Desentralisasi Pengadilan Pajak: Menuju Pengadilan yang Independen dan Aksesibel" di Aula Abdul Kadir Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Rabu, 4 November 2026.
Kegiatan ini digelar berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan administrasi Pengadilan Pajak yang akan sepenuhnya dialihkan ke bawah naungan Mahkamah Agung, selambat-lambatnya pada tahun 2027.
Tujuannya, guna menghadirkan layanan peradilan pajak yang lebih dekat dengan masyarakat di daerah sehingga wajib pajak tidak harus selalu mengurus sengketa ke pusat atau Jakarta, sekaligus memperluas akses terhadap keadilan.
Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara MA RI, Yodi Martono Wahyunadi, menjelaskan desentralisasi Pengadilan Pajak di daerah kemungkinan besar akan dilaksanakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, desentralisasi ini juga akan mendorong independensi Pengadilan Pajak yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan.
Kegiatan ini dihadiri Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara MA RI, Yodi Martono Wahyunadi; Hakim Agung Kamar Pidana MA RI, Syamsul Arief; Kepala Pustraj ak Diklat Kumdil MA RI, Andi Akram; Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto; dan Guru Besar Fakultas Hukum Unila, Hieronymus Soerjatisnanta, serta peserta wajib pajak dari kalangan pengusaha, masyarakat, hingga mahasiswa.
#peradilan #pajak #manews
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 10 November 2026 Naik Rp15.000, Tembus Rp2.560.000 per Gram
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Yulian-Indah
Sumber : Kompas TV
- peradilan
- pajak
- ma news
- noads
